Ternyata elektabilitas Jokowi belum sefenomenal SBY pada Pemilu 2004 dan 2009.
Menurut Syahrial, Pengamat Politik Founding Fathers House (FFH) jika PDIP dan Mega enggan memulai langkah komunikasi politik dengan SBY, peluang Jokowi mengantongi izin untuk bertarung dalam Pilpres 2014 akan terhambat.
"Pengalaman Pemilu 1999, PDIP memenangkan 33,75 persen suara namun tidak mampu mengantarkan Mega ke kursi presiden. Karena saat itu, Megawati dan PDIP merasa yakin akan mampu merebut kursi RI-1 sehingga menutup diri. Tapi impian tersebut dikandaskan oleh manuver poros tengah," jelasnya.
Komunikasi tersebut penting guna memuluskan langkah Joko Widodo menjadi orang nomor satu di Indonesia. Pasalnya, izin Presiden SBY merupakan salah satu instrumen yang wajib dipenuhi PDIP untuk memenuhi persyaratan administratif di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Jokowi sebagai gubernur harus mendapat izin jika ingin maju sebagai calon presiden. Atau jika sangat percaya diri akan menang, Jokowi dapat mundur dari kursi Gubernur DKI Jakarta sesuai UU Pilpres," kata Syahrial, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dijelaskan bahwa kepala daerah (gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota) yang dicalonkan oleh parpol atau gabungan partai politik sebagai capres atau cawapres harus meminta izin kepada Presiden.
Survei terbaru FFH periode Maret-April 2014 mencatat bahwa elektabilitas PDIP berada di kisaran 25-27 persen. Ada pun elektabilitas Jokowi berada di angka 37,4 persen. Survei dilaksanakan 11 Maret -- 5 April 2014 dengan melibatkan sebanyak 1.090 responden. Margin of error yakni A± 2,98 dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
"Namun, elektabilitas Jokowi belum sefenomenal SBY pada Pemilu 2004 dan 2009. Apabila PDIP tidak membangun koalisi dari awal maka dapat dibayangkan polarisasi di DPR," ujarnya.