PIL SUNGKEM
Ide Pemilihan Tak Langsung yang dianggap sebagai 'Pembunuhan' hak-hak demokrasi rakyat sepertinya menarik untuk diulas lebih lanjut.
Saya pribadi meyakini bahwa demokrasi adalah sumber masalah. Ketika suara rakyat dijadikan sebagai suara kebenaran, maka apapun keputusan orang banyak akan dianggap benar. Voting tanpa musyawarah terlebih dahulu adalah suatu bentuk upaya melarikan diri dari nilai-nilai kebenaran Tuhan. Terlepas dari voting itu dilakukan melalui sistem langsung ataupun tak langsung.
Mari kita bayangkan ilustrasi berikut:
"Calon Pemimpin A tidak menyetujui dan tidak akan menerapkan aturan pernikahan sesama jenis. A didukung oleh 10% rakyat pemilih.
Calon Pemimpin B menyetujui dan akan menerapkan pernikahan sesama jenis. B didukung oleh 90% rakyat pemilih."
Melalui sebuah acara yang diistilahkan dengan 'Pesta Demokrasi', maka otomatis si B menjadi pemimpin karena didukung oleh 90% rakyat pemilih. Dan otomatis pula pernikahan sesama jenis akan diterapkan sebagai sebuah keputusan negara dan dianggap menjadi sebuah kebenaran karena didukung oleh 90% rakyat
Padahal semua agama yang otomatis adalah perintah kebenaran dari Tuhan melarang pernikahan sesama jenis.
Maka amatlah tidak mengherankan jika di negara manapun yang menganut Sistem Demokrasi, keadaan negara akan 'disesuaikan' dengan kondisi dan keinginan rakyatnya. Sementara itu demokrasi sendiri digawangi oleh USA dan negara-negara sekuler lainnya. Maka otomatis kondisi suatu negara mana pun akan 'disesuaikan' dengan apa yang di inginkan oleh USA dan sekutunya tersebut. Liberal dan Kapitalis.
Negara kita yang berasaskan Pancasila sebenarnya sudah memberikan keindahan dasar-dasar bernegara dengan kelima silanya. Para pendiri negara amat paham betul dengan keadaan bangsa ini. Bahwa bangsa Indonesia yang masyarakatnya beragam ini harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusian. Melalui semangat persatuan dapat merumuskan keinginan beragam rakyatnya melalui hikmah-hikmah yang dicapai dalam musyawarah wakil-wakil mereka untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amatlah berbahaya jika seluruh rakyat yang amat beragam baik dari sisi ilmu dan pengetahuan maupun agama, suku, dan budaya ini diberikan 'wewenang' untuk memilih calon pemimpinnya atau melakukan keputusan-keputusan strategis kehidupan negara yang lain.