Ketika Hukum Takluk atas Tirani: Hanya Ada Satu Pilihan Bagi Rakyat, "Hidup atau Mati"
Oleh : Rudi Sinaba
Pendahuluan
Hukum, sebagai pilar utama keadilan dan tata kelola yang baik, bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Namun, ketika hukum takluk di hadapan tirani, di mana kekuasaan absolut dan sewenang-wenang merajalela, fungsinya sebagai pelindung keadilan dan hak asasi manusia menjadi tidak relevan. Dalam situasi ini, rakyat dihadapkan pada pilihan ekstrem: "hidup atau mati". Kondisi ini mencerminkan situasi di mana penindasan dan ketidakadilan menjadi hal yang umum, dan keberlangsungan hidup rakyat menjadi sangat bergantung pada keberanian mereka untuk melawan atau tunduk pada kekuasaan yang menindas.
Sejarah Tirani dan Hukum
Sepanjang sejarah, terdapat banyak contoh di mana hukum takluk di hadapan tirani, menyebabkan rakyat menghadapi pilihan yang sangat ekstrem.
1. Rezim Nazi Jerman (1933-1945)
Di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, hukum di Jerman dimanipulasi untuk melayani kepentingan rezim Nazi dan menindas kelompok-kelompok yang dianggap sebagai musuh negara, khususnya orang Yahudi. Pengadilan dan institusi hukum tidak berfungsi untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk mendukung kebijakan genosida. Dalam situasi ini, banyak orang harus memilih antara melawan kekuasaan yang menindas dengan risiko tinggi atau menyerah pada kondisi penindasan yang ekstrem.
2. Pemerintahan Stalin di Uni Soviet (1924-1953)
Di bawah Joseph Stalin, hukum digunakan sebagai alat untuk menekan oposisi politik dan memperkuat kekuasaan pribadi. Pengadilan dan lembaga hukum dipakai untuk melakukan pembersihan politik dan menindas setiap bentuk perlawanan. Banyak individu dihadapkan pada pilihan "hidup atau mati" ketika mereka terjebak dalam permainan kekuasaan yang brutal, di mana ketidakpastian dan ketidakadilan adalah norma.
3. Rezim Khmer Merah di Kamboja (1975-1979)
Pol Pot dan Khmer Merah menerapkan kebijakan sosial ekstrem yang melibatkan penghapusan total terhadap kelas-kelas sosial dan pendidikan. Hukum di bawah rezim ini menjadi alat untuk menegakkan kebijakan radikal dan melakukan pembersihan etnis. Rakyat Kamboja sering kali harus menghadapi keputusan ekstrem, antara mematuhi aturan yang sangat menindas atau menghadapi eksekusi dan kekerasan.