Melawan hukum materiil memperluas konsep pelanggaran hukum tidak hanya berdasarkan ketentuan formil, tetapi juga berdasarkan nilai keadilan, kepatutan, dan norma-norma sosial.
Dengan mendasarkan pada pandangan ahli hukum, putusan pengadilan, serta asas dan tujuan hukum, tulisan ini menyajikan analisis filosofis mengenai pentingnya konsep ini dalam praktik peradilan di Indonesia.
Berbagai putusan Mahkamah Agung menunjukkan bagaimana konsep ini digunakan untuk memastikan bahwa keadilan dan kepentingan umum tetap diutamakan dalam proses peradilan.
Filsafat hukum bertujuan untuk menggali nilai-nilai fundamental yang mendasari pembentukan dan penerapan hukum. Salah satu topik penting dalam filsafat hukum adalah pemahaman tentang melawan hukum, khususnya melawan hukum materiil. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif.
Dalam hukum pidana Indonesia, dikenal konsep melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Konsep melawan hukum materiil sering kali digunakan untuk menilai apakah suatu perbuatan meskipun tidak melanggar aturan tertulis, tetap dapat dianggap melawan hukum jika bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kepatutan, atau norma sosial. Sebaliknya, suatu tindakan yang secara formil melanggar undang-undang bisa dibenarkan jika didasari alasan yang sah dan memenuhi tujuan keadilan. Kedua fungsi ini dikenal sebagai fungsi positif dan fungsi negatif dari melawan hukum materiil.
Pengertian Melawan Hukum Materiil: Fungsi Positif dan Negatif
1. Fungsi Positif Melawan Hukum Materiil
Fungsi positif melawan hukum materiil mengacu pada perbuatan yang dianggap melawan hukum meskipun tidak secara tegas dilarang oleh undang-undang tertulis. Artinya, suatu perbuatan bisa dianggap melawan hukum jika bertentangan dengan asas keadilan, norma sosial, atau kepentingan umum, bahkan jika tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang perbuatan tersebut.
Contoh: Seorang pejabat negara yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memberikan kontrak kepada perusahaan milik kerabatnya. Meskipun secara formil tindakan itu mungkin tidak melanggar aturan tertulis, namun bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepentingan umum, sehingga dapat dianggap melawan hukum secara materiil.
Pendapat Ahli: Roeslan Saleh menjelaskan bahwa fungsi positif dari melawan hukum materiil memungkinkan pengadilan menghukum tindakan yang secara substansial bertentangan dengan norma keadilan dan kepentingan umum, meskipun tidak ada pelanggaran formal terhadap undang-undang. Ini memperluas cakupan hukum untuk melindungi kepentingan publik dan keadilan yang lebih luas.