Pemerintah kita selalu mendengung-dengungkan kita negara Pancasila yg lebih baik dari ideologi manapun. Tapi bagaimana prakteknya?!Saat ini masalah yg terjadi merata disemua wilayah tanah air adalah masalah transportasi publik. Saat ini sistem yang diterapkan adalah Pemerintah daerah mendapatkan uang dari izin trayek yang diberikan pada pemilik kendaraan umum. Lalu pemilik kendaraan umum menyewakan mobilnya pada sopir dengan menetapkan uang setoran harian. Sopir lalu mencari penumpang untuk membayar uang setoran dan BBM sisanya baru dibawa pulang. Situasi ini akhirnya membuat sopir sering ngetem (karena penumpangmya sepi) dan membawa ugal-ugalan (supaya cepat sampai tujuan).
Akhirnya penumpang yangg mapan lebih memilih beli mobil sementara kaum kebanyakan menyicil motor, yang menyebabkan penumpang angkutan umum makin sepi. Pendapatan yangg menurun membuat sopir mulai berhenti bawa penumpang beralih keprofesi lain. Pemilik kendaraan pun enggan memperbaharui kendaraannya atau akhirnya bangkrut.
Akhirnya inilah yang terjadi disemua provinsi, setiap kota setiap kabupaten, transportasi publik sudah lama mati, kalaupun ada seperti hidup segan mati tak mau bergantikan dengan setiap rumah yang memiliki kendaraan pribadi ( mobil atau sepeda motor), sebagian dari mereka memiliki kendaraan itu dengan sistem kredit.
Padahal perhitungan UMR tidak memasukkan kredit motor sebagai komponen penyusunnya tapi karena “terpaksa” tidak ada pilihan mereka menyicil sepeda motor yang membuat biaya hidup jadi tinggi, pun perlu diingat masih banyak pekerja kita yg penghasilannya dibawah UMR. Disuatu sisi saat ini anak-anak sekolah pun terpaksa membawa motor ke sekolah.
Data kepolisian menunjukkan tahun 2022 terjadi 123 ribu kecelakaan lalu lintas dengan trend kenaikan 20% tiap tahunnya dimana 70 % disumbang oleh sepeda motor. Dari kecelakaan sepeda motor tersebut 80% bersifat fatal. Artinya jalan raya adalah killing field atau bisa disebut tempat genocida baru dinegara ini.
Apesnya dari tiga capres kita hanya satu capres yg memperjuangan pembangunan transportasi publik di dalam misinya. Artinya ada peluang 67 persen kondisi ini tidak berubah.
Padahal negara kapitalis sekalipun membebankan pengadaan transportasi publiknya pada negara dan mensubsidi ongkosnya. Kita sebaliknya. Jadi pada situasi ini mana yang lebih pancasilais?!
Jadi sudah saatnya, pemerintah dan partai politik termasuk semua capres 2024 memasukkan sistem transportasi publik di program kampanye mereka, mekanismenya adalah Pemerintah membentuk BUMD dimana BUMD tersebut menyewa kendaraan pada penyedia jasa kendaraan umum dalam kurun waktu tertentu dengan persyaratan tertentu, juga melakukan seleksi yang sesuai untuk pengendara kendaraan umum tersebut. Nantinya penumpang membayar ongkos dengan mendapat subsidi yang cukup. Jadi beban transportasi ini yang kemudian ditanggung oleh pemerintah sehingga akhirnya rakyat akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga taraf hidup jadi lebih baik pun angka kecelakaan dapat ditekan.
Pertanyaan berikutnya yang timbul adalah bagaimana sumber biayanya. Penulis menyarakan sudah saatnya pemerintah berani mengalihkan subsidi BBM ke perorangan ke publik dalam bentuk pembiayaan infrastruktur dan subsidi transportasi publik. Disamping bersifat jangka panjang, juga pengeluaran subsidi lebih dapat terukur. Saat ini pemilik kendaraan roda empat mendapatkan subsidi lebih besar dari pengguna kendaraan umum. Jelas ini suatu kebijakan yang salah besar
Penulis saat ini memang mampu membeli kendaraan pribadi gak hanya satu tapi penulis menyadari bahwa ia juga korban dari kebijakan yang salah itu yang membuat penulis mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli mobil tapi penulis sadar saat pensiun nanti justru berharap Indonesia bisa menjadi seperti negara maju, dimana transportasi publiknya sangat ramah utk kaum lansia sekalipun sehingga uang pensiun yang tidak seberapa bisa dihemat akibat kepemilikan kendaraan pribadi.
Ajo ori