Lihat ke Halaman Asli

Rubeno Iksan

Mahasiswa Ilmu Sejarah S1 di Universitas Negeri Semarang

Ketika "El Slepet" Dirujak oleh "Samsul"

Diperbarui: 24 Desember 2023   14:02

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Cak Imin dan Anies sedang bercanda soal sarung. Dari situlah muncul istilah 'slepet-nomics' yang diucapkannya sebelum debat selesai. (VOI.id)

Pada tanggal 22 Desember 2023, KPU kembali mengadakan debat dengan mengundang tiga cawapres dari masing-masing pasangan calon, seperti Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming, hingga seorang ahli hukum yang kini menjabat sebagai Menkopolhukam, yaitu Mahfud MD. 

Dalam debat yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) itu, masing-masing cawapres memaparkan gagasan sesuai dengan tema besar yang diangkat dalam debat tersebut, yaitu ekonomi, infrastruktur, hingga kesejahteraan sosial. Mahfud MD, cawapres nomor urut 3 yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo ini, memaparkan berbagai permasalahan dengan menggunakan sudut pandang hukum, baik hukum nasional maupun internasional. Dalam bidang diplomasi ekonomi misalnya, beliau lebih banyak mengacu pada hukum PBB. 

Adapun Gibran Rakabuming, ia memaparkan berbagai permasalahan seperti permasalahan ekonomi dengan menggunakan prinsip keberlanjutan dari program-program yang digodok oleh Jokowi ditambah program dari Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis untuk mencegah stunting hingga hilirisasi industri yang memungkinkan untuk proses domestifikasi industri. Ia juga menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan penegasan bahwa ia akan tetap mengawal pembangunan IKN, sama seperti Mahfud. 

Sementara itu, cawapres yang berpasangan dengan Anies Baswedan ini justru terkesan 'tidak serius' selama debat cawapres berlangsung. Cawapres yang dinamai sebagai 'El Slepet' oleh para netizen ini sering tidak 'nyambung' dan gagasannya masih abu-abu, sehingga dengan mudahnya dirujak oleh lawannya, terutama oleh 'Samsul'. 

Gagasan Slepet-nomics yang dianggap main-main

Di sesi terakhir sebelum debat berakhir, Cak Imin menyampaikan sebuah closing statement yang terkesan unik sekaligus rangkuman dari gagasan-gagasan yang disampaikannya selama debat. Dengan sebuah istilah yaitu Slepet-nomics, yang menurut Cak Imin adalah salah satu program untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia. Adapun maksud dari Slepet-nomics yang disampaikan oleh cawapres Anies ini merujuk kepada program penyelesaian ketimpangan ekonomi di Indonesia. 

Apabila mencermati makna 'slepet' yang disampaikan oleh Cak Imin, sebetulnya ia ingin membuat sebuah analogi pemberantasan masalah ekonomi dan sosial dengan anak-anak yang sedang main perang sarung ketika bulan Ramadhan tiba. Menurutnya, Cak Imin ingin memberantas masalah perekonomian dan keadilan sosial secara radikal, walaupun masih samar-samar kredibilitasnya. Dalam jargon 'Slepet-nomics' yang digembar-gemborkannya di sesi terakhir debat, ia ingin memberantas tindak kecurangan dalam berbisnis, serta menjanjikan kesetaraan bagi para pelaku bisnis dalam roda perekonomian Indonesia. 

Cak Imin juga menegaskan bahwa apabila ia dan Anies menjadi presiden dan wapres, ia akan menghentikan proyek-proyek yang dinilai membuang-buang uang dan tidak memiliki manfaat bagi masyarakat marjinal. Atau, apabila meminjam istilah kekinian, Cak Imin ingin menghentikan proyek yang unfaedah. 

Perlu diketahui, gagasan Cak Imin ini dapat dikatakan sebatas angan-angan untuk menarik para pemilih dari generasi milenial dan generasi Z, karena gebrakan yang disampaikan oleh 'El Slepet' ini masih abu-abu dan terkesan umum.

Blunder 'El Slepet': Menolak IKN, namun ingin 40 kota setara Jakarta

Cak Imin sedang menghadiri acara tumpengan di Titik 0 kilometer IKN Nusantara pada April 2022 lalu. (Viva.co.id)

Salah satu gagasan Cak Imin yang di-'slepet' oleh 'Samsul' dalam debat kedua yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember lalu adalah keinginannya untuk mengembangkan 40 kota di Indonesia seperti Jakarta sebagai percontohan kota megapolitan di negara itu. Namun, ia menolak pembangunan IKN yang telah berlangsung sejak pandemi beberapa tahun lalu dan memiliki kekuatan hukum dengan ditekennya UU IKN pada tahun 2022 lalu. 

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline