Ketika Hongkong dilanda gelombang tsunami gerakan pro demokrasi ramai ramai negara yang mengaku pejuang demokrasi dan penjunjung HAM mendukung dan memusatan perhatiannya pada Hongkong.
Gerakan pro demokrasi yang domotori oleh anak anak muda bergulir dan terus membesar mendapat siraman bahan bakar semangat dari berbagai negara yang pada intinya ingin memanfaatkan panasnya situasi politik di Hongkong untuk menyudutkan pemerintah Tiongkok yang dianggap anti demokrasi.
Gerakan ini terus membesar tidak terkendali dan bergeser pada tuntutan kemerdekaan Hongkong atas Tiongkok daratan.
Di saat inilah tampaknya pemerintah Tiongkok tidak dapat lagi membiarkan gerakan yang dimanfaatkan oleh negara barat karena akan mengganggu keamanan nasional dan reputasi Tiongkok sebagai negara berdaulat.
Perbedaan kepentingan inilah akhirnya membuat Hongkong bergejolak dan mengalami trubulensi dan bahkan tumpahnya darah darah muda yang menjadi garda depan perjuangan demokrasi ini.
Namun sayangnya ketika pemerintah Tiongkok mengambil kebijakan tegas untuk menumpas gerakan pro demokrasi yang sudah tidak terkendali ini, para sponsor satu demi satu meninggalkan para pejuang muda ini karena dianggap situasi politiknya tidak memungkinkan lagi menggunakan isu demokrasi Hongkong untuk menekan Tiongkok.
Campur tangan negara lain terkait isu Hongkong ini tentunya akan dianggap mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok yang berdaulat atas Hongkong.
Masa pergolakan tersebut kini sudah berakhir dan menyisakan kisah sedih dan pilu dimana para tokoh pejuang pro demokrasi yang dulunya di elu elukan oleh dunia kini menghadapi nasib dan masa depannya sendiri yang suram untuk mempertanggungjawabkan gerakan pro demokrasi mereka yang gagal.
Anak anak muda yang sedang bergejolak jiwanya tidak menyadari sepenuhnya bahwa Hongkong setelah diserahkan kembali dari Inggris sepenuhnya merupakan bagian dari Tiongkok daratan. Oleh sebab itu jika Tiongkok daratan menerapkan hukumnya merupakan sesuatu yang wajar sebagai negara yang berdaulat.
Harapan palsu yang menyusupi gerkan pro demokrasi seperti misalnya Inggirs yang menjanjikan kewarganegaraan bagi anak muda pro demokrasi yang ingin meninggalkan Hongkong hanya sekedar janji dan tidak ada realisasinya.