Bagi Australia merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan ancaman terbesar bagi industri peternakan dan juga perekonomian nya.
Jika sampai PMK ini masuk ke Australia sudah dapat dipastikan ratusan ribu bahkan jutaan ternak seperti sapi, kambing domba, babi, kerbau dll akan dimusnahkan secara masal dan kerugian yang akan dialami oleh Australia mencapai US$ 80 milyar.
Jika hal ini terjadi maka dampaknya akan berlangsung lama dan sangat sulit untuk memulihkannya kembali karena Australia merupakan salah satu pengekspor sapi, kambing dan domba terbesar dunia.
Seruan Menutup Perbatasan
Terkait dengan cara pemerintah Australia mencegah masuknya PMK ke Australia, pihak oposisi yang disuarakan oleh pimpinan partai Liberal Peter Dutton menyatakan bahwa pemerintah lalai dan kurang tegas mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah masuknya PMK ini ke Australia.
Wabah PKM yang melanda Indonesia yang diberitakan di media Australia. Sumber: ABC.
Kelalaian ini sangat membahayakan industri peternakan Australia jika sampai PMK masuk dan merebak di Australia Peter Dutton bahkan menyarankan segera menutup perbatasannya dengan Indonesia sampai PMK ini terkendali.
Menutup perbatasan dengan Indonesia memang merupakan langkah preventif yang terbaik dari segi pengendalian PMK, namun dampak lainnya bagi Australia sangat besar jika hal ini dilakukan karena menyangkut sektor pendidikan, turisme, ekspor dan impor produk pertanian dll nya.
Sehingga dapat dimengerti jika pemerintah Australia belum memilih opsi ini dan lebih memilih untuk menguatkan bio security nya dalam mencegah virus PMK ini masuk ke Australia.
Saat ini memang sedang terjadi perdebatan sengit di parlemen Australia apakah pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Anthony Albanese harus menutup perbatasannya dengan Indonesia untuk mencegah masuknya PMK ini ke Australia.
Perdebatan sengit terkait PMK di parlemen ini memang memiliki dasar yang sangat kuat karena berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan tidak semua penumpang yang kembali dari Australia di screening secara ketat terhadap kemungkinan sebagai pembawa PMK ini.