Tidak ada yang memprediksi sebelumnya bahwa gerakan pro demokrasi di Hongkong akan membesar dan berlangsung sedemikian lamanya. Minggu ini Gerakan ini sudah memasuki minggu ke tujuh dan belum menunjukkan tanda tanda mereda, bahkan terdapat indikasi akan semakin meluas dan melebar.
Hal ini terbukti adanya seruan mogok masal yang akan dilaksanakan hari ini dengan melibatkan paling tidak 14.000 orang yang bergerak dalam 20 sektor untuk memberikan tekanan pada pemerintah Hongkong yang berkuasa saat ini yang dinilai sebagai pimpinan yang pro Beijing.
Akar Permasalahan
Akar permasalahan yang membuat Hongkong bergejolak dimulai ketika pemerintah Inggris secara resmi menyerahkan kembali wilayah Hongkong kepada Tiongkok Daratan.
Penyerahan ini tidak hanya terkait masalah wilayah saja, namun pada kebebasan dan hak warga seperti kebebasan mengeluarkan pendapat dan kekebasan sistem hukum yang tentunya sangat berbeda dengan sistem yang berlaku di Tiongkok daratan.
Warga Hongkong saat ini sedikit demi sedikit merasakan hilangnya hak dasar mereka seperti ketika mereka masih di bawah pemerintahan Inggris.
Berbagai insiden yang menjadi pemicu gerakan pro demokrasi ini misalnya diciduknya penjual buku yang isinya berseberangan dengan kebijakan Beijing, tidak disetujuinya politisi yang berseberangan menjadi pemimpin dan juga pemenjaraan pimpinan gerakan pro demokrasi.
Belum lagi masalah ketimpangan antara bahasa dan budaya yang dirasakan mulai diintegrasikan dengan Tiongkok daratan. Keresahan masyarakat Hongkong ini memang ibarat api dalam sekam yang semakin membara.
Puncak keresahan masyarakat ini meletup ketika pimpinan ekssekutif Hingkong Carrie Lam membuat rancangan undang undang yang memungkinnya para anti pemerintah Tiongkok daratan yang bermukim di Hongkong di ekstradisi dan diadili di Tiongkok daratan.
Masyarakat Hongkong tampaknya bersatu menetang rancangan undang undang ini karena dianggap membahayakan kebebasan berpendapat yang selama ini mereka nikmati.
Photo: NewsX.tv
Setelah protes massal berlangsung berminggu minggu, rancangan undang undang ini memang telah ditangguhkan oleh Carrie Lam namun penangguhan ini justru tidak serta merta meredakan aksi pro demoktrasi ini.