Perusahaan obat obatan raksasa perancis, Sanofi Pasteur mengumumkan bahwa produksi terbaru vaksin nya yaitu Dengvaxia yang didesign khusus untuk menanggulangi penyakit demam berdarah telah mendapat lampu hijau dari pihak otoritas kesehatan untuk memasarkan produknya mulai Januari 2016.
Vaksin demam berdarah yang sudah dinanti nantikan oleh dunia ini diprediksi akan berdampak besar bagi kesehatan masyarakat dunia terutama di negara-negara yang selama ini menjadi tempat penyebaran demam bardarah endemik.
Rekonstruksi virus demam berdarah serotype 3 yang tersambung dengan fragmen antigen super-potent antibody 5J7. Sumber
Dalam mengembangkan vaksin ini, Sanofi Pasteur telah melakukan 3 fase pengembangan uji klinisnya yang kesemuanya dilakukan di Philipina, yaitu di kota metropolitan Manila, Cebu dan wilayah pedesaan lainnya. Dalam uji klinis ini, vaksin diuji keamanannya, efektivitas serta efikasi nya.
Vaksin ini didesign untuk mengatasi 4 macam strain demam berdarah yang umumnya menyerang populasi dunia. Selain Philipina terdapat 20 negara lainnya baik di Asia maupun di Amerika latin yang sedang mengevaluasi vaksin ini.
Gejala penyakit demam berdarah. Sumber
Walaupun saat ini Philipina sudah melakukan pengujian namun penggunaan secara masal vaksin ini masih menunggu petunjuk teknis dan rekomendasi dari WHO. Saat ini WHO mengkategorikan penyakit demam berdarah yang menular melalui gigitan nyamuk ini sebagai penyakit yang paling pesat penyebarannya, dimana kasusnya meningkat 30 kali dalam kurun waktu 50 tahun. Jika penyebaran penyakit ini tidak segera diatasi maka demam berdarah akan mengancam 67 juta penduduk di Asia.
Penyebaran demam berdarah dunia. Sumber
Penyakit ini berkembang pesat dari hanya menjangkiti 9 negara, sekarang telah berkembang di 100 negara. Jika nantinya penggunaan vaksin ini secara intensif dilakukan di Asia, maka WHO memperkirakan sudah penemuan ini paling tidak dapat mengatasi 70% masalah demam berdarah dunia.
Dengvaxia merupakan vaksin demam berdarah pertama yang disetujui penggunaannya di Asia, setelah sebelumnya Mexico merupakan negara pertama yang menyetujuinya.