Merkantilisme adalah sistem ekonomi yang mendominasi perkembangan di Inggris pada abad ke-17 dan ke-18. Pertumbuhan merkantilisme di Inggris mencakup campur tangan pemerintah yang ketat dalam kegiatan perdagangan untuk melindungi kepentingan ekonomi negara dari persaingan asing. Intervensi pemerintah melibatkan penerapan undang-undang yang mengatur sektor perdagangan dan industri dalam kegiatan perdagangan negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk perusahaan dagang berdasarkan piagam kerajaan. Melalui piagam kerajaan ini, setiap perusahaan dagang dari negara asal memiliki keunggulan dan monopoli perdagangan di wilayah jajahan.
Pengaruh Merkantilisme di Negara Federasi Melayu
Joseph Chamberlain, Sekretaris Kolonial Inggris, menjadi tokoh pionir dalam menerapkan kebijakan merkantilisme dengan mengenalkan reformasi tarif dan preferensi kekaisaran di wilayah jajahan pada awalnya. Pada tahun 1902, dalam Konferensi Kolonial, Chamberlain berhasil memperoleh persetujuan pemerintah Inggris untuk menerapkan kebijakan preferensi kekaisaran. Melalui preferensi ini, pedagang Inggris dapat mengimpor atau mengekspor barang dari wilayah jajahan dengan tarif bea cukai yang rendah atau bahkan dibebaskan dari bea cukai.
Tarif bea cukai ini ditetapkan berdasarkan kendali pemerintah Inggris atas jenis barang impor atau ekspor. Langkah ini diambil untuk melindungi dan memperkuat kinerja perdagangan Inggris. Kesadaran akan sulitnya menerapkan doktrin perdagangan bebas dalam situasi saat itu mendorong pemerintah Inggris untuk menyetujui kebijakan perdagangan preferensial ini.
Dalam pidatonya di konferensi tersebut, Joseph Chamberlain mengusulkan peningkatan "kontribusi kolonial" untuk pertahanan kekaisaran. Ia juga menyarankan penerapan kebijakan perdagangan bebas hanya di wilayah kerajaan Inggris. Meskipun demikian, pajak bea cukai tidak akan dihapuskan sepenuhnya, tetapi akan tetap dikenakan, terutama pada barang-barang yang tidak diproduksi di Inggris.
Kebutuhan akan pertahanan kekaisaran mendorong negara-negara jajahan yang kaya sumber daya ekonomi untuk berpartisipasi dengan menyumbangkan dana kepada pemerintah Inggris, khususnya untuk keperluan militer dan industri pelayaran.
Pengaruh gagasan merkantilisme Inggris di Malaya telah dapat dipelajari sejak tahun 1895, ketika Sekretaris Kolonial Joseph Chamberlain menyetujui pembentukan Negara Federasi Melayu Pembentukan federasi ini sejalan dengan kebijakan merkantilisme Chamberlain yang bertujuan untuk mengendalikan sumber bahan mentah, sumber pangan, dan membentuk pasar kolonial di wilayah jajahan demi kepentingan Inggris. Persetujuan Chamberlain untuk membentuk federasi Negara Federasi Melayu didasarkan pada kebutuhan melindungi kepentingan ekonomi Inggris di negara bagian Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang.
Selanjutnya, pembentukan Federal Meeting Council (FMC) pada tahun 1909 oleh Inggris merupakan upaya tambahan untuk menciptakan alat kontrol terhadap aktivitas perdagangan merkantilisme di Negara Federasi Melayu. Sir John Anderson, Komisaris Tinggi di Malaya, memainkan peran penting dalam sentralisasi administrasi keuangan Negara Federasi Melayu melalui pembentukan FMC pada Kantor Kolonial pada tahun 1907. Melalui sentralisasi administrasi keuangan, Inggris berhasil mengontrol kekayaan yang diperoleh Negara Federasi Melayu dari kegiatan perdagangan merkantilisme, terutama kelebihan neraca keuangan.
Fokus pada ekspor dalam sistem perdagangan merkantilisme di Negara Federasi Melayu memungkinkan Inggris mengakumulasi surplus neraca keuangan, menjadi indikator kunci tingkat kekayaan pemerintah Negara Federasi Melayu. Melalui FMC, Inggris juga dapat melindungi kepentingan ekonomi para pedagang Eropa dengan memberikan kendali terhadap aktivitas perdagangan merkantilisme di Negara Federasi Melayu. Dengan demikian, setelah pertimbangan oleh Kantor Kolonial, Sekretaris Kolonial akhirnya menyetujui pembentukan FMC untuk Negara Federasi Melayu pada tahun 1909.
Pembentukan FMC juga merupakan pencapaian penting Inggris dalam membentuk badan legislatif yang mengendalikan seluruh pemerintahan dalam sistem perdagangan merkantilisme di NNMB. Melalui FMC, Inggris berhasil menguasai sistem keuangan, sistem tarif, dan ekonomi ekspor, yang merupakan bagian integral dari sistem perdagangan merkantilisme.
Sistem Keuangan
Sistem keuangan menjadi elemen krusial dalam sistem perdagangan merkantilisme di Negara Federasi Melayu. Inggris menggunakan FMC untuk mengkonsolidasi administrasi sistem keuangan secara federal melalui Undang-undang Sekretaris Utama (Korporasi) yang disahkan oleh FMC pada tahun 1911. Melalui undang-undang ini, jabatan Residen Jenderal diubah menjadi Sekretaris Utama, yang berperan sebagai kepala eksekutif pemerintahan Negara Federasi Melayu di bawah Komisaris Tinggi Inggris di Malaya.
Penunjukan Sekretaris Jenderal di tingkat federal menjadi langkah strategis agar Inggris dapat mengendalikan seluruh pengeluaran pemerintah di Negara Federasi Melayu. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal untuk mengatur urusan perdagangan, termasuk perjanjian kontrak dan hak untuk melakukan pembelian atas nama pemerintah Negara Federasi Melayu. Beberapa pandangan menganggap kebijakan ini sebagai upaya untuk mengurangi beban administratif Komisaris Tinggi Inggris, sehingga kontrol kolonial dan implementasi kebijakan di Negara Federasi Melayu dapat dipertahankan.