PALU - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kabupaten-kabupaten yang masih tertinggal. Ada 25 kabupaten yang diharapkan akan mengatasi ketertinggalan mereka pada tahun 2024.
Ketertinggalan di wilayah-wilayah ini mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia (SDM), perekonomian, aksesibilitas, dan karakteristik kewilayahan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi (Rakornas) percepatan pembangunan daerah tertinggal sekaligus meresmikan Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai Negeri Seribu Megalit di Kota Palu, pada Selasa (3/10/2023).
Wapres Ma'ruf Amin dalam kesempatan ini didampingi oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
Dalam paparannya, Wapres mengungkapkan bahwa pada tahun 2019, pemerintah telah menetapkan 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal, yang menjadi acuan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian khusus hingga tahun 2024.
"Saya melihat berbagai kementerian dan lembaga terlibat dalam mempercepat pengentasan daerah tertinggal secara berkesinambungan. Mereka telah merumuskan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung 62 kabupaten dalam upaya mengatasi ketertinggalan mereka," kata Wapres Ma'ruf Amin.
Upaya mengatasi daerah tertinggal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju, sejahtera, dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa maju lainnya.
"Dalam perjalanan menuju visi tersebut, pemerataan kewilayahan, penanggulangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrim, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal, daerah terluar, dan terdepan, atau yang dikenal sebagai daerah 3 T, menjadi fokus utama pemerintah saat ini," katanya.
Lebih lanjut, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasi terhadap upaya serius yang telah dilakukan oleh Provinsi Sulteng dalam mengatasi ketertinggalan. Khususnya, dalam tiga kabupaten, yaitu Sigi, Donggala, dan Tojo Una-Una, yang berhasil mengatasi status ketertinggalannya. Keseriusan ini menjadi contoh bagi pemimpin daerah di provinsi lain yang masih memiliki daerah tertinggal.
Wapres juga mem prioritaskan pengentasan setidaknya 25 kabupaten tertinggal sesuai dengan target RPJMN 2020-2024.