Direktur Penyelidikan KPK, Aris Budiman beberapa hari yang lalu datang memenuhi undangan Pansus KPK. Pimpinan KPK sebenarnya sudah memerintahkan Aris agar tidak datang, namun beliau membangkang.
Di dalam dengar pendapat dengan pansus KPK, Aris mengatakan bahwa di dalam direktorat yang dipimpinnya terjadi friksi atau ketidaksesuaian. Ditenggarai Novel Baswedan terlalu kuat dan tidak cocok dengan Aris sehingga bisa mempengaruhi kinerja KPK.
Aris juga membantah bahwa dirinya menerima suap Rp 2 Milyar dan juga membantah tentang isu yang mengatakan bahwa dirinya pernah bertemu dengan komisi III DPR terkait dengan mega korupsi e-KTP. Aris Budiman, akhirnya melaporkan Novel ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Aris berseteru dengan Novel, mengenai masalah keinginan Aris untuk merekrut penyidik polisi berpangkat Komisaris besar untuk dijadikan calon ketua satuan tugas penyidikan kasus-kasus korupsi di KPK. Novel menolak dan protes keras, karena menurutnya posisi ketua satgas seharusnya dipegang oleh penyidik senior atau yang telah lama bertugas di KPK.
Pengalaman saya, ketika bertugas di sebuah perusahaan baru saya masuki atau divisi yang sudah lama. Perlu penyesuaian terhadap budaya yang telah terbentuk, Terkadang saya perlu membuktikan bahwa saya memang pantas untuk menjadi pimpinan divisi ataupun bertugas sebagai manajer di sebuah perusahaan. Baik dengan belajar tentang semua hal di divisi atau perusahaan sehingga mempunyai pengetahuan yang setara atau memberikan sebuah rencana bagaimana cara untuk meningkatkan performa yang akan mengangkat nama divisi.
Tetapi seringkali saya juga harus mengalah jika para dedengkot(baca orang lama) di divisi tersebut memiliki ide lain yang saya nilai hanya perbedaan selera bukan hal yang esensial. Dengan melihat bahwa kemungkinan besar hasil akan sama dengan rencana yang saya inginkan.
Terlepas dari masalah manajemen, saya melihat terbongkarnya masalah friksi antara Novel dan Aris adalah sebuah keberuntungan bagi KPK. Artinya dengan terbongkarnya masalah ini kesempatan bagi pimpinan KPK untuk merestrukturisasi direktorat penyelidikan agar bisa terbentuk suatu organisasi yang solid antara pimpinan dengan anak buah sehingga usaha pemberantasan korupsi bisa terus berjalan kencang. Tidak perlu lagi diam-diam dan menjadi bom waktu.
Di sisi lain, saya melihat benang merah yang mungkin saja salah. DPR mendukung bahkan mendesak pembentukan Densus Tipikor Polri (baca di sini), Target pansus KPK yang sampai sekarang kelihatannya minimal merevisi UU KPK (baca di sini) dan kemungkinan ingin membubarkan KPK dan sekarang ini!
Mau dibawa kemana negeri ini?
Mahkamah Konstitusi, harus segera memberikan putusan tentang sah atau tidaknya Hak Angket DPR kepada KPK? Hal ini menjadi sangat penting karena sudah sangat berlarut-larut.
Indonesia masih butuh KPK, janganlah menjadi sombong. Hong kong dan Singapura yang jauh lebih bersih masih memiliki komisi anti korupsi yang mirip dengan KPK (bisa baca di sini). Jika KPK bubar dan tugasnya digantikan oleh Densus Tipikor akan lain ceritanya.