Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu TRI RISMAHARINI telah banyak melakukan terobosan dan restrukturisasi organisasi dalam jajaran Kementerian Sosial RI diantaranya dilingkungan Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial
Setelah Kementerian Sosial RI dilanda badai kasus korupsi yang sangat mengejutkan, apa yang dilakukan oleh ibu Tri Rismaharini dan jajarannya patut di apresiasi, diantaranya melakukan perubahan bantuan sosial dengan program ATENSI Rehabilitasi Sosial yang tata laksananya berbasiskan Keluarga, Komunitas, dan Residensial dengan pemberian bantuan langsung melalui rekening / tabungan penerima manfaat / PPKS.
Dari sisi ini kemungkinan penyalahgunaan anggaran yang tidak tepat dapat direduksi dengan baik.
Perlu penulis garis bawahi bahwa Bantuan sosial tersebut sebelumnya diserahkan kepada lembaga/Instiusi penyelengara rehabilitasi yang rawan akan penyalahgunaan dan Nepotisme sehingga sering kali tidak tepat sasaran.
Walaupun program ATENSI lambat sekali dalam implementasi di tahun 2021 karena tidak mudah bagi jajarannya mengambil visi yang sangat baik ini, pada akhirnya program tersebut membumi (dipahami).
Tetapi sangat disayangkan untuk memenuhi target, bantuan ATENSI banyak juga diberikan tanpa mekanisme dikirim ke rekening penerima manfaat / PPKS.
Semoga ditahun 2022 tidak terjadi lagi hal tersebut karena visi dalam memperbaiki mekanisme untuk kemungkinan penyalahgunaan serta nepotisme akan kembali terjadi.
Tahun 2022 Kementerian Sosial kembali melakukan restrukturisasi organisasi melalui Permensos No.3 Tahun 2022 Tanggal 14 Maret 2022.
Pembuatan Permensos tersebut sudah pasti tidak Instan dan melalui berbagai macam proses, pengkajian dari berbagai macam aspek dan sosialisasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum diterbitkan.
Dengan terjadinya restrukturisasi organisasi dengan tugas pokok dan fungsinya dengan indikator kinerja barunya sudah pasti berimplikasi kepada struktur anggaran. Karena struktur anggaran sekarang yang sedang berjalan adalah struktur anggaran yang didasarkan pada struktur organisasi yang lama dengan indikator kinerjanya.
Sangat disayangkan saat diterbitkan kesiapan pemakaian anggaran APBN melalui nomenklaturnya tidak dipersiapkan dengan baik sehingga layanan menjadi terhenti.