Kabinet Merah Putih mengarahkan fokus kebijakan ekonominya pada pendekatan yang berusaha merangkul seluruh lapisan masyarakat, dengan tujuan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa hasilnya dirasakan secara merata. Melalui kerangka ekonomi politik, kabinet ini memandang peran negara sebagai agen utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketimpangan (Polanyi, 2018) (Belasco et al., 2023). Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang strategis, kabinet ini mengedepankan regulasi yang mendukung sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) serta mendorong sektor agribisnis dan manufaktur lokal. Presiden menegaskan bahwa fokus utama kabinet ekonomi adalah pada pemulihan sektor UMKM, stabilitas harga bahan pokok, dan investasi berkelanjutan. Untuk itu, sinergi antara profesional dan politisi ini diyakini dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi masyarakat luas
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kebijakan ini diyakini mampu memperbaiki struktur ekonomi nasional yang masih sangat bergantung pada sektor primer, khususnya sumber daya alam. Berdasarkan teori Rostow tentang tahap-tahap pembangunan ekonomi, untuk mencapai tahapan "take-off" atau lepas landas, suatu negara harus menciptakan fondasi industrialisasi yang kuat (Rostow, 1990). Melalui peningkatan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dan investasi dalam pendidikan vokasional, Kabinet Merah Putih berupaya mengakselerasi proses transformasi ini dengan tujuan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di era ekonomi global.
Selain itu, intervensi negara dalam mendorong sektor digital dan ekonomi kreatif merupakan langkah yang sejalan dengan teori modernisasi yang berpendapat bahwa teknologi dan inovasi merupakan motor utama dalam menggerakkan ekonomi menuju kemakmuran (Schumpeter et al., 2013). Kabinet Merah Putih berupaya menciptakan iklim yang mendukung inovasi dengan merancang kebijakan pajak dan insentif bagi startup serta perusahaan berbasis teknologi agar mampu bersaing secara global. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak digital.
Lebih lanjut, dalam pandangan (Sen, 2000), pembangunan ekonomi tidak semata-mata tentang peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga mencakup aspek pemberdayaan manusia dan kebebasan ekonomi. Dengan demikian, Kabinet Merah Putih juga memprioritaskan peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan pangan sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut (Sen, 2000) kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kapasitas ekonomi lokal akan menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Di sisi lain, tantangan yang dihadapi kabinet ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Dalam teori ekonomi politik, dikenal pandangan bahwa peran negara juga mencakup perlindungan lingkungan sebagai bagian dari sumber daya publik yang harus dijaga (Meadows et al., 1972). Kabinet Merah Putih, melalui regulasi ramah lingkungan dan kebijakan penggunaan energi terbarukan, berupaya menjaga keseimbangan ini demi masa depan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan seperti peralihan menuju energi hijau dan pengurangan emisi karbon ini menjadi langkah konkret yang diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga bertanggung jawab.
Daftar Pustaka
Belasco A, Bergman D and Trivette M. Wesleyan University. Coll Worth Your Money 2023;8(2):406--407; doi: 10.5771/9781475873191-406.
Meadows D, Meadows D, Zahn E, et al. Die Grenzen Des Wachstums. Lizenzausgabe des Deutschen; 1972.
Polanyi K. The Economy as Instituted Process. Sociol Econ life 2018; doi: 10.4324/9780429494338-2.
Rostow WW. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge university press; 1990.