Peristiwa sangat unik terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Jumat, 14 Juni 2019. Dengan berpakaian adat Sumba, Bupati Sumba Barat Daya, Markus Dairo Talu, SH, melantik 122 orang pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Para pejabat ASN yang dilantik juga berpakaian adat Sumba.
Barangkali peristiwa yang terjadi di Sumba Barat Daya ini, adalah satu-satunya yang pernah ada di Indonesia. Sebab secara umum pelantikan pejabat ASN diwajibkan berpakaian sipil lengkap, yaitu jas, peci, dan dasi.
Peristiwa tersebut memang sangat menarik. Pertama, karena bernuansa tradisi Sumba Barat Daya. Dan kedua, momentum tersebut berlangsung menjelang akhir masa jabatan Bupati Markus Dairo Talu, SH. Masa jabatan beliau sampai pada 8 September 2019. Artinya, kurang dari 3 bulan lagi. Ini berarti bahwa beliau ingin meninggalkan kesan yang tidak terlupakan bagi mereka yang dilantiknya.
Dokpri
ASN Berpakaian AdatBagi ASN di Sumba Barat Daya, berpakaian adat Sumba lengkap bukanlah hal yang baru. Mereka sudah biasa diwajibkan berpakaian adat pada saat apel memperingati HUT Kabupaten Sumba Barat Daya setiap tanggal 22 Mei setiap tahun.
Namun kebijakan resmi untuk berpakaian adat Sumba dalam hari kerja baru dimulai pada Selasa, 11 Juni 2019. Sesuai Surat Edaran Bupati, ASN diwajibkan untuk berpakaian adat selama dua hari dalam setiap minggu yaitu Selasa dan Jumat.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan strategis Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat. Pada tingkat Provinsi NTT, kebijakan berpakaian adat sudah berjalan lebih dahulu.
Dokpri
Sangat PositifKebijakan Gubernur Viktor tersebut, yang sudah ditindaklanjuti oleh Bupati Markus Dairo Talu, menurut saya sangat positif. Mengapa? Pertama, dapat menstimulasi semangat para pengrajin tenun khas NTT untuk tetap memproduksi kain tenun.
Kedua, ASN bisa menjadi contoh bagi generasi millineal bahwa berpakaian adat itu tidak identik dengan kuno. Di sini nilai pewarisan kain tenun bisa berjalan.
Dan ketiga, dapat meningkatkan mutu kain tenun dan juga kesejahteraan pengrajin kain tenun karena permintaan pasar akan meningkat.
Semoga kebijakan Gubernur Viktor Laiskodat tersebut dapat diikuti oleh para bupati dan walikota se-NTT.
Tambolaka, 15 Juni 2019