Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden mempunyai ciri khas tersendiri dan berbeda dengan sistem parlementer. Dalam sistem ini, presiden dipilih langsung oleh rakyat, mempunyai kekuasaan yang jelas untuk memerintah negara, dan dapat memberikan arahan kepemimpinan yang stabil dan jelas.
Namun, hal ini juga berarti bahwa presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar, yang jika tidak dikontrol dengan baik, dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia, sistem presidensial telah mengalami berbagai tantangan dan dinamika politik. Fenomena yang sering terjadi adalah perselisihan antara presiden dan legislatif, yang terkadang menghambat kebijakan.
Ada juga kekhawatiran bahwa pemusatan kekuasaan di tangan presiden dapat membuat sistem checks and balances menjadi kurang efektif.
Namun sistem presidensial di Indonesia juga telah menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi dan berkembang.
Misalnya, reformasi politik pasca era Orde Baru membawa perubahan signifikan dalam pelaksanaan dan pengawasan kekuasaan. Hal ini termasuk memperkuat peran lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memastikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Partisipasi publik dalam politik Indonesia meningkat seiring dengan semakin aktifnya masyarakat sipil dan semakin bebasnya media. Hal ini membantu mendorong diskusi yang lebih terbuka dan kritis mengenai pemerintahan, yang merupakan hal penting bagi demokrasi presidensial.
Secara keseluruhan, sistem pemerintahan presidensial Indonesia terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang ada. Penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi ini sehingga sistem presidensial tidak hanya mempertahankan kekuasaan namun juga secara efektif melayani kepentingan rakyat