Anugerah “Jenderal Besar” untuk SBY

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko di Jakarta, Kamis/9 Januari 2014 saat memberi sambutan pada Rapim TNI dan Polri, mengusulkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat anugerah pangkat Jenderal Besar.

Anugerah pangkat Jenderal Besar di lingkungan TNI-AD sudah diberikan kepada Panglima Besar Jenderal (Anum) Soedirman, Jenderal TNI (Purn) A.H. Nasution dan Jenderal TNI (Purn) Soeharto. Mereka di anggap berjasa bagi bangsa dan negara dalam perjuangannya sehingga patut mendapat kehormatan untuk menerima anugerah pangkat Jenderal Besar dalam lingkungan TNI-AD.

Secara spesifik, ada tiga kriteria pemberian anugerah tersebut yaitu (1) Perwira Tinggi terbaik yang tidak pernah mengenal berhenti dalam perjuangan kepada bangsa dan Negara Republik Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi Kemerdekaan Negara RI, (2) Perwira Tinggi terbaik yang pernah memimpin perang besar dan berhasil dalam pelaksanaan tugasnya, dan (3) Perwira Tinggi terbaik yang telah mendarmabhaktikan hidupnya untuk meletakkan dasar-dasar perjuangan ABRI/TNI.

Sedang untuk SBY, alasan yang dikemukakan oleh Jenderal TNI Moeldoko adalah dalam masa periode kepemimpinan SBY, TNI dapat meningkatkan kemampuan juga banyak mencapai kemajuan. SBY dinilai meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan prajurit TNI, SBY juga dinilai berhasil meningkatkan kemampuan alutsista TNI, maka atas jasa-jasa tersebut patut pula mendapat anugerah pangkat Jenderal besar.

SBY sendiri menolak anugerah tersebut, seperti yang disampaikan oleh Mensesneg Sudi Silalahi di kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis/9 Januari 2014, lebih lanjut Sudi Silalahi menambahkan bahwa benar SBY dengan kebijakannya berhasil memajukan TNI. "....apa yang dilakukan beliau itu dilakukan secara ikhlas tanpa mengharapkan apa pun gelar atau penghargaan", ujar Sudi.

Saya bersyukur SBY menolak anugerah pangkat Jenderal Besar tersebut, karena jika menerima, dipastikan akan banyak polemik muncul mempertanyakan alasan yang dikemukan oleh Panglima TNI. Dengan penolakan SBY tersebut akan terbangun lagi citra baik yaitu seorang Presiden yang bekerja dengan ikhlas tanpa berharap gelar atau penghargaan apapun.

Beberapa hari yang lalu, saya melihat acara talk show di Berita Satu TV, Ruhut, jubir Partai Demokrat menyatakan bahwa karena BPJS-JKN dan kasus kenaikan harga (kemudian diturunkan) elpiji, Demokrat terdongkrak naik elektabilitasnya di mata masyarakat. Mungkin dengan penolakan SBY terhadap anugerah pangkat Jenderal Besar ini, citra baik akan di dapat dan berpengaruh untuk Partai Demokrat.

Jika benar seperti itu, setelah BPJS-JKN, elpiji, kemudian usulan "Jenderal Besar", kira-kira apa lagi jurus Partai Demokrat dalam hal ini para petinggi partai untuk melakukan pencitraan guna menaikkan elektabilitas di masyarakat? Apakah jurus pencitraan masih laku di jual dengan pemahaman masyarakat yang semakin cerdas? Akan terjawab nanti di 9 April 2014 dan 9 Juli 2014.