Pinjol untuk Pendidikan, di mana Peran Negara?
Oleh. Rochma Ummu Satirah
Setiap orang pada dasarnya menginginkan untuk mampu mengenyam pendidikan. Namun sayang, saat ini, pendidikan tak begitu mudah bagi sebagian orang. Bahkan, ada yang nyata-nyata tak mampu untuk mengusahakan pendidikan.
Pemerintah: Pinjol Untuk Pendidikan, Tak Mengapa!
Viral pernyataan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang mendukung wacana student loan atau pinjaman online (pinjol) kepada mahasiswa untuk membayar uang kuliah.
Hal itu diungkap sebagai respons atas dorongan DPR RI kepada Kemendikbudristek RI menggaet BUMN terkait upaya pemberian bantuan dana biaya kuliah demi membantu mahasiswa meringankan pembayaran.
Muhajir menjelaskan, "Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu termasuk pinjol," paparnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7).
Pernyataan ini tentunya merespon fakta tingginya UKT pendidikan tinggi di tahun ini yang melonjak sangat tinggi. Karenanya, sebagian mahasiswa yang sudah dinyatakan lolos masuk PTN terpaksa mengundurkan diri karena tidak mampu membayar UKT.
Mereka pun juga mengajukan adanya bantuan dari pemerintah untuk hal ini. Atau juga meminta keringanan pembayaran. Hanya saja, bantuan atau keringanan ini juga tak mudah mereka dapatkan. Sehingga nominal UKT masih tergolong tinggi.
Sejak dulu, PTN sudah menjadi tumpuan harapan sebagian rakyat agar bisa mengenyam pendidikan tinggi. Biaya pendidikan PTN jauh lebih murah dan terjangkau dibandingkan dengan PT swasta. Inilah yang menyebabkan banyak masyarakat lebih memilih dan berharap bisa berkuliah di PTN dibandingkan di PT swasta.
Sayangnya, fakta ini tak lagi dijumpai hari ini. PTN sudah berubah menjadi badan pendidikan dengan biaya yang melambung tinggi. Untuk masuk PTN, seseorang harus mampu menyediakan nominal rupiah yang cukup besar, bahkan ada yang sampai puluhan juta. Belum lagi perihal biaya semester. PTN juga mematok harga yang cukup tinggi untuk uang semester mahasiswanya.