Baru-baru ini, Dewan Kota Oxford memberikan penghargaan kepada pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda.
Penghargaan yang bertajuk "Freedom of Oxford" itu berkaitan dengan perlawanannya untuk melepaskan tanah Papua dari NKRI.
Meski demikian, penghargaan itu tak berpengaruh apa-apa terhadap kedaulatan Indonesia. Pemerintah Inggris tetap mengakui Papua sebagai wilayah resmi dari Republik Indonesia.
Karena penghargaan itu pada dasarnya tidak berkaitan dengan sikap resmi kerajaan Inggris. Dewan Kota memiliki otonomi tersendiri untuk menentukan kebijakan.
Dalam rilis yang diunggah dalam situs resmi Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran menggarisbawahi posisi Pemerintah Inggris terhadap Papua tidak berubah.
"Kami mendukung integritas wilayah Indonesia, dan menganggap Papua sebagai bagian tidak terpisahkan dari Indonesia," bunyi pernyataan tersebut.
Dukungan Oxford City Council dan Papua Nugini itu jelas melanggar aturan internasional. Karena mereka tidak menghargai Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Keduanya ingin memecah belah kesatuan NKRI.
Dukungan tersebut diberikan karena Oxford City Council dan Papua Nugini ingin mengambil keuntungan dari keberadaan permasalahan dalam negeri Indonesia. Ibarat kata, mereka itu ingin memancing di air keruh.
Padahal, kalau diperiksa lebih jauh, gerakan separatis yang di bawahi oleh Benny Wenda dan ULMWP ini telah banyak merugikan masyarakat Papua sendiri.
Selain itu, juga merugikan negara Indonesia dengan menciptakan instabilitas wilayah, seperti kekerasan terhadap rakyat sipil dan aparat keamanan hingga menimbulkan korban tewas.
Sehingga salah besar jika dunia internasional mendukung Benny Wenda dan ULMWP. Kecuali mereka memang ingin mengobok-obok kedaulatan NKRI.