Lihat ke Halaman Asli

AirAsia Jatuh, Menhub Jonan Buka Aib Sendiri, Berjiwa Besar

Diperbarui: 17 Juni 2015   13:30

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pada penerbangan AirAsia QZ 8501 diberitakan Pilot meminta izin ke Air Traffic Controller(ATC) untuk menjauh dari Cumulonimbus. Cumolonimbus adalah awan tebal, menjulang tinggi, berisi partikel air yang padat, bermuatan listrik dengan perbedaan tekanan yang besar disertai dengan petir.
ATC tidak memberi izin karena sudah ada 6 pesawat dijalur yang sama. Selanjutnya kita tahu kesedihan yang menimpa seluruh penumpang dan awak pesawat ( total 162) dan anggauta keluarga mereka.
Mungkinkah ada 6 pesawat dijalur yang sama?
Muncullah gosip tentang pilot tidak disiplin, terbang lebih awal. Beruntung kita memiliki Menhub Jonan yang langsung menyelidiki izin terbang AirAsia naas tersebut.
Menhub membekukan sementara izin terbang AirAsia untuk penerbangan diatas karena AirAsia belum mendapat izin. Adanya 6 pesawat di “jalur yang sama” menimbulkan pertanyaan apakah AirAsia memiliki izin terbang pada jam tersebut?
Mengapa Kemenhub dan petugas ATC berdiam diri?
Bahwa AirAsia QZ8501 dapat terbang meski tidak memiliki izin resmi, tentunya melibatkan banyak pihak dalam Kemenhub/Bandara dan sudah berjalan untuk waktu yang lama.
Kepentingan keamanan dan keselamatan penerbangan jauh diatas kepentingan pribadinya maka Menhub menugaskan Inspektorat untuk melakukan audit untuk mendalami dugaan suap, pungli dalam kasus beli slot penerbangan.
Menhub dituduh membuka aib sendiri, terlalu cepat bertindak, pencitraan dan lain kesalahan karena mengaudit izin terbang, apalagi memberhentikan izin terbang AirAsia yang sedang terkena musibah.
Pungli membelenggu industri penerbangan di Indonesia, jiwa manusia menjadi tidak berarti
Pengakuan beberapa pihak terkait, pungli sudah berlaku lama dan melibatkan banyak pihak. Diantaranya Perusahaan Operator Penerbangan diduga memberikan uang kepada otoritas penerbangan, bandara, dan navigasi saat mengajukan tambahan penerbangan dan perubahan jadwal penerbangan.
Pungli juga diminta petugas saat musim sepi, yaitu untuk mengubah slot. Pengakuan berikut rasanya berlebihan: Tinggal telepon petugas, jawaban segera diterima karena petugas selalu membawa jadwal penerbangan, sekalipun sedang resepsi.
Petugas ATC dan PT Angkasa Pura juga mendapat setoran agar proses taksi pesawat tidak lama. Setoran juga diberikan saat pesawat akan mendarat, agar pesawat tidak berputar-putar antre terlalu lama di udara.
Pungli sudah berlangsung bertahun-tahun, melibatkan begitu banyak pihak, mungkinkah para pejabat terkait tidak mengetahui? Mungkinkah memalingkan muka karena sandera menyandera.
Suara Wakil Rakyat
Kita selalu berharap Wakil Rakyat mendukung kebijakan yang memihak kepentingan rakyat banyak sesuai Sumpah Janji Anggauta DPR.
Suara-suara DPR sebagai wakil rakyat diantaranya disuarakan Wakil Ketua Komisi V DPR: Kemhub jangan cari masalah baru. Wakil Ketua Komisi ini menilai maskapai penerbangan tidak dalam posisi salah dalam izin penerbangan. Selanjutnya kalau ada extra flight izin harus segera diterbikan agar masyarakt jangan marah-marah.
Beberapa berita lainnya: - Komisisi V DPR akan membentuk Panja Kecelakaan AirAsia. - DPR akan panggil Menhub. - Ada juga anggauta DPR yang menilai kecelakaan Air Asia adalah kesalahan Menhub.
Otoritas Penerbangan Sipil Singapura
Otoritas Penerbangan Sipil Singapura menyatakan bahwa AirAsia QZ8501 sudah memiliki izin jadwal melakukan penerbangan dari Surabaya ke Singapura, pada hari nahas tersebut.
Pernyataan diatas mengecilkan otoritas Menhub yang mencabut izin AirAsia QZ8501. Pernyataan Singapura jelas membuat industri penerbangan Indonesia semakin terpuruk. Dibanding Singapura, industri penerbangan kita semakin kerdil.
Singapura cerdas memainkan kartu mereka karena tahu Indonesia negara korup . Mereka tahu bangsa Indonesia bukannya bersatu mendukung Menhub memperbaiki dunia penerbangan Indonesia, tetapi justru saling menjatuhkan
KPK akan mengungkap izin terbang ilegal
KPK akan berkoordinasi dengan Kemenhub untuk memastikan apakah izin tak resmi yang beredar terkait unsur pidana korupsi. Menhub menyambut baik langkah KPK diatas dan menyatakan dukungannya dan akan memberikan akses.
Kejagung juga sudah siap usut dugaan korupsi izin terbang ilegal.
Menhub membuka aibnya sendiri demi keselamatan dunia penerbangan Indonesia, demi memuliakan jiwa manusia
Langkah pertama dan jalan panjang menuju kejayaan penerbangan Indonesia dalam Open Sky Asean 2015

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline