Jakarta - PT Pupuk Sriwijaya mengeluhkan pendangkan Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, yang menghambat distribusi pupuk. Hal ini berdampak pengapalan pupuk urea yang seharusnya bisa mencapai 11 ribu ton per hari.
Oleh karena itu, diperlukan pengerukan Sungai Musi untuk memperbaiki kinerja pengiriman. Meski demikian, pengerukan dibutuhkan biaya yang tinggi.
Komisi VI DPR mengusulkan agar pengerukan Sungai Musi ditindaklanjuti secara serius dan tidak hanya mengandalkan PT Pusri.
Anggota Komisi VI DPR, Hendrik Lewerissa, mengatakan BUMN dan swasta bisa berkolaborasi pengerukan Sungai Musi sambil menunggu langkah dari pemerintah.
"Ini meskinya menjadi tanggungjawab pemerintah karena ini jalur sungai yang dipakai untuk kepentingan umum sebenarnya. Sambil menunggu langkah konkret dari pemerintah, tidak ada salahnya antar BUMN yang menggunakan jalur ini sebagai distribusi mereka, termasuk perusahaan swasta di sekitarnya, itu bisa bersama-sama beri kontribusi penanganan bersama untuk penanggulangan biaya pengerukan jalur sungai Musi ini," kata Hendrik Lewerissa dikutip dari video chanel youtube tvrparlemen, Senin (15/7/2024).
Menurutnya, jika tidak segera ditangani maka pendangkalan Sungai Musi akan semakin parah dan pengaruhi proyek revitalisasi pabrik.
"Kalau lama-lama tunggu dari pemerintah anggarannya belum juga turun dan pelaksanaan pengerukan tidak terjadi, itu sangat mengganggu sekali. Yang rugi mereka semua," tegas politisi Partai Gerindra ini.
Sudah selayaknya pengerukan Sungai Musi dilakukan karena kondisinya semakin dangkal mengakibatkan kapal besar tidak bisa berlabu. Kedalaman Sungai Musi saat ini tidak sampai 10 meter. (Bie)