Joko Widodo atau Jokowi terpilih kembali sebagai presiden untuk kedua kalinya. Artinya kewenangan dan kekuasaan masih di tangan Jokowi.
Begitu juga terkait dengan posisi dan jabatan di penegak hukum. Terutama posisi jabatan Kapolri.
Pasalnya, Kapolri saat ini Tito Karnavian masuk dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memasukan namanya ke jajaran menteri Jokowi.
Kinerja Kapolri Tito Karnavian sejak menjabat pada 13 Juli 2016, tidak dipermasalahkan oleh mayoritas partai politik. Hanya parpol di luar pemerintah yang sempat bersih tegang dengan Kapolri.
Sebab itu Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Achmad memprediksi Kapolri Tito Karnavian belum segera di ganti oleh Presiden Jokowi.
Ada beberapa alasan membuat Tito dua periode sebagai Kapolri. Pertama, masa kerjanya belum memasuki masa pensiun. Usiaa Tito saat ini baru 54 tahun. Masih muda.
Kedua, Kapolri Tito telah berhasilkan amankan tugas kewenangan melindungi menegakan hukum, agenda nasional, Pemilu aman. Sehingga faktor masa tugasnya masih lama dengan mempertimbangkan masa kerja.
"Sampaai pensiun tidak diganti, kecuali posisi-posisi baru," kata Suparji Achmad saat dihubungi di Jakarta.
Menurut Suparji, situasi normal keamanan Indonesia saat ini tidak ada alasan untuk Presiden Jokowi mengganti Kapolri Tito Karnavian.
Hal berbeda apabila Presiden Jokowi menunjuk Tito Karnavian sebagai menteri. Maka kata Suparji, Tito Karnavian harus diganti. Hal itu agar kinerjanya lebih maksimal, energik, profesional.
"Presiden punya pertimbangan untuk dihentikan," katanya.