Dalam jumpa persnya Luhut Binsar Pandjaitan Jum at 11 Desember 2015 sore dia mengatakan “ tidak terlibat dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Pada Maret 2015 saat menjabat Kepala Staf Kepresidenan, ia merekomendasikan pada Presiden untuk mengkaji kontrak karya tersebut, karena pemerintah masih punya waktu hingga tahun 2019.
Demikian juga ketika dia menjabat Menko Polhukam tetap berpendapat perpanjangan kontrak karya PT Freeport bisa diajukan pada tahun 2019. Dia mendukung Presiden yang ingin perpanjang kontrak karya itu menunjang pembangunan Papua. Mendukung konten local, peningkatan royalty pada Negara dan divestasi saham. PT Freeport diharuskan juga memiliki smelter.”
Selama kasus Freeport muncul, Luhut Binsar Pandjaitan merasa tertanggu dengan pemberritaan terkait dengan kontrak karya PT Freeport yang berujung pada dugaan pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Luhut siap memberi keterangan terbuka tentang kasus Freeport dihadapan Mahkamah Kemhormatan Dewan.
Kesediaan Luhut memberi keterangan secara terbuka pada pemeriksaan Mahkamah Kehormatan Dewan merupan hal yang ;positif dan disambut Suka cita oleh masyarakat luas. Kita berharap dengan keterangan Luhut secara terbuka masyarakat akan mengerti duduk perkara yang sebenarnya. Persidangan terbuka sangat ditunggu-tunggu masyarakat.
Dengan siding diselenggarakan secara terbuka masyarakat luas akan mengetahui bagaimana komitmen Luhut terhadap bangsa dan Negara Indonesia demikian juga masyarakat akan mengetahui anggota majelis siapapakah yang tidak komintmen terhadap kepentingan rakyat banyak.
Penulis merasa lega karena pemeriksaan Luhut minggu depan secara terbuka. Mudah mudahan keputusan Majelis Kehormatan Dewan akan Obyektif dan adil sehingga kepercayaan masyarakat kepada DPR akan pulih lagi.
