Bandung merupakan sebuah kota besar di Provinsi Jawa Barat sekaligus barometer pergerakan dan aktivis kemahasiswaan. pada hari sabtu 23 Desember 2023 bertempat di Gedung Muhammad Nu'man Soemantri Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia mengadakan kegiatan Civic Education Fair 2023 dengan mengangkat tema Harmoni Warga Negara : Merajut Persatuan Melalui Seni dan Partisipasi Politik.
Acara ini digagas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Civics Hukum Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (BEM HMCH FPIPS UPI) dengan menghadirkan dua narasumber yaitu Dr. Syaifullah, M.Si. yang merupakan dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia dan Zainal Ginan, S.Pd., M.I.Pol yang merupakan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kota Cimahi. Dihadiri oleh Mahasiswa UPI dan Kampus di sekitar Kota Bandung dengan berbagai isu aktual seputar Pemilu 2024 dan Peningkatan Karakter Kewarganegaraan yang dibalut dengan Seni.
Kegiatan Civic Education Fair ini terbagi menjadi dua agenda yaitu Talkshow dan Pameran Seni dengan tujuan bagaimana politik dikomunikasikan melalui media seni.
Talkshow dalam Civic Education Fair (Dokpri)
Dalam talkshow tersebut ada beberapa isu aktual yang dibahas oleh kedua narasumber yaitu:
Tuntutan Reformasi Untuk Pemilu Independen dan Demokratis
Tumbangnya Orde Baru menjadi Orde Reformasi dengan dimotori para mahasiswa dan para aktivis menghendaki adanya perubahan total dalam sistem pemerintahan dan politik di Indonesia. Pemilihan umum sebagai tonggak untuk meletakkan sistem pemerintahan yang demokratis dengan memberi kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu secara independen dan netral.
Pada Orde Baru jumlah partai politik hanya 3 kekuatan yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golongan Karya. Selama Orde Baru Golkar selalu meraih kemenangan dalam setiap pemilu dan penyelenggara pemilu saat itu dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dianggap tidak netral karena bagian dari pemerintahan. Dengan sistem pemilu yang lebih baik sebagai hasil reformasi maka penyelenggara pemilu dilakukan oleh sebuah Komisi yang terbentuk dengan mengakomodir para intelektual, aktivis, dan para pejuang demokrasi perwakilan Parpol menjadi anggota penyelenggara pemilihan umum.
Harmonisasi Warga Negara Dalam Sudut Pandang Hak dan Kewajiban
Warga Negara adalah Anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, dan memiliki hubungan hak dan kewajiban (rights and duties) yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya, dan dijamin oleh konstitusi negaranya.