Undang-undang Cipta Kerja memberikan pro dan kontra bagi para pihak, baik pelaku usaha, masyarakat umum, mahasiswa/i, stakeholders lainnya. Satuan Tugas Undang-undang Cipta Kerja. Dasar Hukum Satuan Tugas tersebut ialah Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Fakultas Hukum #UniversitasPelitaHarapan merupakan salah satu peserta yang diundang oleh Satuan Tugas tersebut. #FHUPH memberikan saran agar UU Cipta Kerja ini lebih sering disosialiasikan kepada publik, kepada mahasiswa/i, kepada pelaku usaha, kepada kelompok-kelompok masyarakat. #FHUPH yakin Pemerintah melalui Kementerian terkait dapat memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Cipta Kerja.
Selain itu, FH UPH memberikan saran agar Website Resmi tentang UU Cipta Kerja diberdayakan misalnya dengan menggunakan hyperlink agar masyarakat dapat tinggal memencet Pasal, Bab, Sektor yang ingin dicari atau ingin diuji di MK, sehingga dalam Web tersebut bukan hanya file UU Cipta Kerja dalam bentuk PDF. Saran melalui website ini dituangkan oleh mahasiswi FH UPH bernama Sharon dan mendapat pujian oleh Panitia.
FH UPH juga berharap khususnya di sektor ketenagakerjaan agar Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, dan lembaga yudikatif dapat bersinergi untuk mengantisipasi akan adanya Pemutusan Hubungan Kerja dan agar hak-hak mantan karyawan dapat terpenuhi setelah adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang inkracht. Dan berharap agar Peraturan Pelaksana yang diamanatkan dalam UU Cipta Kerja dapat segera diselesaikan.
Perwakilan FH UPH yang menghadiri FGD tersebut yakni Dosen; Staff di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UPH, #LKBHFHUPH, dan seorang mahasiswi yang sangat kritis yang juga adalah Ketua dari #PanahKirana salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa di bidang pers.
