Good Governance dapat diartikan pengelolaan pemerintah yang baik, yang mengacu pada cara pemerintah yang efektif, bertanggung jawab, dan adil terhadap masyarakat. Good Governance ini berperan penting dalam pembangunan di Indonesia, bukan hanya pembangunan namun semua yang mencakup pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena pemerintah dapat pertanggung jawaban kepada masyarakat indonesia dengan adanya Good Governance. Di Indonesia Good Governance baru saja dimulai sejak era Reformasi, di era Reformasi ini terjadi perombakan aturan-aturan pemerintah sehingga munculnya Good Governance pada pemerintahan baru.
Di Indonesia belum sepenuhnya Good Governance dilaksanakan karena masih banyak oknum-oknum pemerintah yang melakukan tindakan korupsi, tentu saja itu tidak mencerminkan Good Governance.
Tidak sepenuhnya Good Governance di Indonesia gagal, banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan Good Governance di Indonesia seperti transparansi informasi kepada publik terhadap APBN sehingga mempermudah masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi APBN. Oleh sebab itu, hal tersebut dapat terus menjadi patokan pada akuntabilitas dari sektor publik agar kedepannya lebih baik. Undang -- undang dan peraturan -- peraturan juga dibuat untuk menunjang pelaksanaan Good Governance supaya cepat tercapai. Good Governance bukan hanya memberikan dampak positif bagi system pemerintahan saja namun juga memberikan dampak postif bagi badan usaha non-pemerintah.
Untuk memahami apa aitu Good Governance kita harus tahu terlebih dahulu prinsip -- prinsip yang ada di Good Governance. Dari prinsip -- prinsip Good Governance kita bisa tahu apakah pemerintah bertolak belakang dengan prinsip -- prinsip ini dan juga bisa mengukur kinerja apa saja yang telah dilakukan pemerintah. Baik maupun buruk dapat dilihat Ketika pemerintah telah melaksanakan prinsip prinsip Good Governance. Apa saja prinsip -- prinsip Good Governance tersebut? Nah langsung kita bahas sabagai berikut :
- Partisipasi Masyarakat (Participation)
Setiap masyarakat memiliki hak untuk berpatisipasi untuk pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga yang mewakili suara suara masyarakat. Partisipasi ini di dasarkan pada kebebasan berkumpul dan memukakan pendapat. Salah satu untuk mendorong partisipasi masyarakat adalah melalui keterlibatan dalam menentukan agenda pengawasan, pembangunan dan yang lainnnya.
- Tegaknya Supermasi Hukum (Rule Of Law)
Masyarakat berpatisipasi dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik membutuhkan sistem dan aturan hukum. Dalam mewujudkan cita -- cita Good Governance harus seimbang dengan komitmen untuk mendirikan supermasi hukum (rule of law). Hukum -- hukum harus diadali dan diterapkan tanpa diskriminasi, termasuk hukum hak asasi manusia.
- Transparansi
Transparansi merupakan keterbukaan terhadap semua tindakan - tindakan dan kebijakan pemerintah. Prinsip ini menghasilkan rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan lengkap. Transparansi didirikan atas dasar arus bebas informasi dan informasi pemerintah harus dapat diakses oleh pihak yang bersangkutan, dan informasi yang ada harus cukup untuk dipahami dan dikendalikan.
- Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha
Perusahaan memiliki tanggung jawab etis untuk mendukung tata Kelola yang baik di organisasinya masing -- masing. Penerapan tata Kelola yang baik secara benar dan konsisten merupakan wujud etika bisnis yang harus dimiliki oleh setiap organisasi bisnis di dunia.
- Berorientasi pada Konsensus
Model musyawarah mufakat ini harus dilanjutkan pada kerangka Good Governance, karena pekerjaan yang mereka kelola merupakan urusan publik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- Kesetaraan
Kesetaraan, yaitu perlakuan yang sama. Semua masyarakat memiliki hak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat.
- Efektifitas dan Efisiensi
Supaya pemerintah dapat berfungsi secara efektif dan efisien, pejabat pemerintah harus dapat Menyusun rencana yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara wajar dan terukur.
- Akuntabilitas