Lihat ke Halaman Asli

Rizko Gustyan

MAHASISWA

Pembangunan Kesejahteraan Publik di Indonesia Melalui Program Makan Bergizi Gratis

Diperbarui: 22 Januari 2025   23:49

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pendidikan. Sumber ilustrasi: PEXELS/McElspeth

NAMA                            : Ryzco Gustyan

NIM                                :2350111020

MATA KULIAH          : Pembangunan Kesejahteraan Publik

DOSEN PENGAMPU: Risyah Aprimayanti,S.IP.,M.IP

Pendahuluan

    Pembangunan kesejahteraan publik di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi negara yang sejahtera dan mandiri. Salah satu aspek fundamental dalam pembangunan kesejahteraan adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap makanan bergizi. Di Indonesia, tantangan pemenuhan kebutuhan pangan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat masih menjadi persoalan serius, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk menjawab tantangan ini, program makan bergizi gratis menjadi salah satu inisiatif strategis yang dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Pembahasan

Program makan bergizi gratis tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin, tetapi juga bertujuan untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan kekurangan gizi kronis yang masih tinggi di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut data Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 21,6 persen, meskipun telah terjadi penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, angka ini masih jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menetapkan ambang maksimal sebesar 14 persen pada tahun 2030. Oleh karena itu, program ini dapat menjadi katalisator dalam mempercepat pencapaian tujuan tersebut.

Implementasi program makan bergizi gratis membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional. Pemerintah dapat berperan sebagai penggerak utama dalam penyediaan anggaran dan pengawasan pelaksanaan program. Sementara itu, sektor swasta dapat memberikan kontribusi dalam bentuk dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau penyediaan bahan pangan berkualitas. Selain itu, organisasi masyarakat dan lembaga internasional dapat berperan sebagai mitra strategis dalam advokasi, edukasi, dan evaluasi dampak program di tingkat akar rumput (Dwijayanti, 2024).

Keberhasilan program makan bergizi gratis juga sangat tergantung pada perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terukur. Salah satu langkah awal yang penting adalah pemetaan kebutuhan dan identifikasi kelompok sasaran yang paling rentan terhadap kekurangan gizi. Kelompok ini mencakup anak-anak balita, ibu hamil dan menyusui, serta lansia yang tinggal di daerah miskin atau terpencil. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial setempat dapat digunakan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran (Andin et al., 2025). Selanjutnya, penyediaan makanan bergizi perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keanekaragaman pangan. Menu yang disediakan harus memenuhi kebutuhan kalori, protein, vitamin, dan mineral harian, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, pemanfaatan bahan pangan lokal seperti sayuran, buah-buahan, ikan, dan produk peternakan dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada impor serta mendukung perekonomian lokal.

Program makan bergizi gratis juga dapat dikembangkan menjadi platform edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat. Kegiatan penyuluhan gizi, pelatihan memasak makanan sehat, dan kampanye di media sosial dapat menjadi bagian integral dari program ini. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan makanan tetapi juga memperoleh pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Pelaksanaan program makan bergizi gratis tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran, mengingat alokasi dana pemerintah untuk sektor kesehatan dan kesejahteraan masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, inovasi pendanaan seperti penggalangan dana melalui platform digital, kemitraan publik-swasta, dan pembentukan konsorsium donor dapat menjadi alternatif solusi.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline