Era digital yang semakin berkembang telah mengubah wajah bisnis, terutama di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penetrasi teknologi keuangan yang semakin tinggi, terutama penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai alat pembayaran non-tunai, menuntut pedagang lokal untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Fenomena ini menimbulkan pro dan kontra di antara pemangku kepentingan yang memiliki pandangan berbeda terkait transformasi ini.
UMKM, sebagai tulang punggung banyak ekonomi, membutuhkan dukungan komprehensif untuk menjembatani kesenjangan digital. Inisiatif yang melibatkan program pelatihan yang mudah diakses, subsidi biaya infrastruktur, dan fasilitasi pendidikan teknologi dapat memberdayakan UMKM untuk mengintegrasikan sistem pembayaran digital seperti QRIS secara efektif. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dapat membentuk ekosistem digital yang lebih inklusif, memastikan bahwa tidak ada UMKM yang tertinggal dalam perjalanan transformasi ini.
Selain itu, kebijakan yang mendukung dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk mengadopsi teknologi perlu diperhatikan secara serius. Inisiatif seperti pengurangan biaya transaksi digital, dan akses yang lebih mudah terhadap infrastruktur teknologi dapat membantu mengurangi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM.
Mahasiswa jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri dan Informatika, semester 7, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Fajar Iqbal menjelaskan, pergeseran menuju pembayaran non-tunai, terutama melalui QRIS, memegang peranan krusial dalam memajukan UMKM. "Penggunaan QRIS memberikan peluang besar bagi pelaku UMKM untuk mengikuti arus digitalisasi. Ini memungkinkan akses yang lebih mudah bagi konsumen untuk melakukan transaksi, meningkatkan efisiensi, dan membuka peluang ekspansi bisnis yang lebih luas," jelas Fajar, saat diwawancarai di Gedung Fakultas Fakultas Teknologi Industri dan Informatika pada Rabu (27/12).
Dirinya menambahkan, saat ini, masyarakat semakin banyak menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran sehari-hari. Tren penggunaan uang digital sebagai alat pembayaran sehari-hari merupakan indikator kebutuhan akan adaptasi UMKM terhadap perubahan tersebut. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut.
Namun, di sisi lain, terdapat pandangan yang berbeda terkait dengan implementasi QRIS dalam lingkungan UMKM. Wawan, seorang pedagang kaki lima, di daerah Pesanggrahan Ciputat, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perubahan ini. "Bagi pedagang biasa, yang hanya berjualan cemilan kaki lima, beralih ke transaksi non-tunai melalui QRIS bukanlah hal yang mudah. Infrastruktur dan biaya untuk mengadopsi teknologi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pedagang kecil yang beroperasi dengan profit keuntungan yang tipis," ungkap Wawan, saat diwawancarai di Pesanggrahan Ciputat pada Kamis (28/12).
Kondisi tersebut, kata Wawan, merupakan salah satu kesenjangan digital yang dapat mempengaruhi ketimpangan ekonomi di kalangan UMKM. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar pelaku UMKM yang tidak memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital, seperti uang digital. Sementara itu, generasi muda lebih cepat dalam menerima dan menggunakan teknologi digital.
Menyikapi pandangan beragam ini, Fajar menuturkan, "Saat ini, UMKM harus memahami bahwa adaptasi terhadap perubahan teknologi, seperti QRIS, bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga suatu langkah kebiasaan agar tetap relevan di pasar yang semakin terdigitalisasi." Sementara itu, Wawan memandang transformasi ini sebagai suatu keharusan bagi pelaku UMKM agar tetap dapat bertahan dan berkembang di era digital. "Adaptasi dengan adanya uang digital seperti QRIS saat ini bukanlah pilihan lagi bagi pelaku UMKM, melainkan sudah seperti menjadi suatu keharusan tentunya bagi para pelaku UMKM untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang semakin apa-apa digital," tegasnya.
Dalam konteks ini, penekanan pada dukungan infrastruktur serta edukasi menjadi penting. Fajar menyoroti perlunya pendekatan yang lebih menyatu dalam mendukung UMKM mengadopsi teknologi baru. "Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait seharusnya dapat menyediakan program-program pelatihan dan bantuan teknis yang terjangkau dan lengkap serta mudah agar UMKM dapat mengatasi tantangan dalam mengadopsi QRIS dan teknologi serupa," ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Wawan, perlu adanya solusi yang lebih terjangkau bagi pedagang kecil dalam mengadopsi teknologi. "Dukungan kayak dalam subsidi atau akses agar pedangang-pedangan bisa gampang atau yang lebih mudah terhadap infrastruktur teknologi yang bisa membantu pedagang kecil untuk ikut serta dalam perubahan ini tanpa harus merasa terbebani dengan tuntutan atau oleh biaya yang tinggi, tujuannya jelas agar masyarakatnya bisa merata dalam penerapan teknologi apapun diberbagai generasi," pungkasnya.