Dalam budaya Jawa ada istilah _mikul duwur mendem jero_ yang maknanya adalah menghargai kehormatan keluarga, harga diri, dan jati diri seseorang. Istilah tersebut menjadi hukum tak tertulis dalam sejarah kepemimpinan politik di Indonesia. Sekeras-kerasnya pemimpin Indonesia jatuh, tidak ada yang diseret ke pengadilan. Rakyat Indonesia tidak ada yang jahat pada mantan presidennya. Namun sayangnya prinsip ini mungkin kurang diperhatikan akhir-akhir ini oleh penguasa.
Sehari setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya yang dinilai masyarakat memihak pada keadilan dan demokrasi, DPR RI tiba-tiba berencana merevisi UU Pilkada secara kilat yang dapat membuat putusan MK tersebut tidak berlaku. DPR yang mendadak rajin bekerja tentu tidak berdiri sendiri. Terlalu polos jika rakyat masih menganggap kekuasaan eksekutif dan legislatif benar-benar terpisah. 575 kursi DPR sebenarnya 'sahamnya' dipegang hanya oleh 9 ketua umum partai. Dari 9 partai yang ada di Senayan, 8 sudah se-irama dengan kepentingan istana.
Menjelang berakhirnya kekuasaan, seharusnya istana sadar diri dan mempersilahkan pemimpin berikutnya untuk menyiapkan diri. Namun kali ini justru sebaliknya, istana malah terlihat sedang memberi semangat pada DPR yang dikenal malas bekerja untuk tiba-tiba merubah UU Pilkada hanya dalam hitungan malam. S
iapa pun yang merasa dirinya masih memiliki rasa cinta pada negara, harusnya bisa berpikir bahwa pemimpin dan para wakil rakyat kali ini sudah keterlaluan. Turun ke jalan adalah solusi terbaik untuk mengingatkan pada penguasa bahwa "Setiap orang ada masanya".
Tentu tidak ada rakyat Indonesia yang ingin jahat pada mantan presidennya. Namun demo penolakan revisi UU Pilkada oleh DPR kali ini harus terus dilakukan, bukan untuk menggulingkan sebuah pemerintahan tetapi untuk menyadarkan seorang penguasa yang merasa dirinya Raja Jawa. Putusan MK harus terus dikawal jika rakyat satu negara tidak ingin kalah lagi oleh satu keluarga.
