Gerakan Pemuda Pengawal Kebijakan - Tiap rezim berganti, susunan kabinet pun ikut berganti, karena itu hak perogatif Presiden. Namun formulasi pertukaran petinggi negara dalam struktur kabinet masih sama tak menyehatkan karena bukan atas dasar kepentingan rakyat secara kolektif, tetapi lebih pada kepentingan kelompok dan golongan.
Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia secara fakta tersedia dan mumpuni, tetapi tidak difungsikan secara baik oleh pemerintah sehingga berdampak pada kehidupan sosial.
Kasus Pandemi Covid 19 merupakan wabah nasional bahkan global yang harus disikapi serius oleh pemerintah dengan memaksimalkan segala potensi yang ada, dengan melahirkan kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang baru yang dapat mencegah penyebaran Covid-19. Ujar Uchen S Koordinator GPPK dalam orasinya.
whatsapp-image-2020-07-09-at-19-00-06-5f072f56d541df6f841d8422.jpeg
Namun yang menjadi persolan adalah tentang lahirnya kebijakan atau pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyatakan bahwa Pilkada Serentak akan tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.Hal ini patut dipertanyakan, sebab disaat negara dan rakyat dilanda wabah Covid-19 dan psikologis rakyat terganggu karena ketakutan bahaya Virus Corona, Sementara Pilkada Serentak terlihat menjadi prioritas bagi Kementerian Dalam Negeri. Ada apa ?
Seharusnya langkah rasional adalah menunda Pilkada sampai Pandemi Covid 19 selesai, sehingga tidak mengundang dugaan atau stigma negatif terhadap pemerintah. Pemerintah tetlihat begitu terburu-buru tanpa mempertimbangkan keselamatan rakyat Indonesia, maka dengan tegas kepada Presiden RI Joko Widodo untuk segera evalusai dan reshuffle Menteri Dalam Negeri. Tuturnya.
106370117-2766774076911884-1286000557367373662-n-5f072f79d541df692e08d9a3.jpg
Pada kesempatan yang sama salah satu aktivis Reza Makayo menambahkan "Ada informasi bahwa akan ada kunjungan Menteri Dalam Negeri di provinsi Maluku Utara, bagi kami patut ditolak, apalagi Pilkada Serentak Juga harus di tolak, sebab informasi pemberitaan dari Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Maluku Utara telah mengumumkan tambahan 147 kasus positif Virus Corona, maka Mendagri harus mengutamakan keselamatan rakyat dengan menunda niatnya dalam mengunjungi daerah Maluku Utara dan menunda Pilkada Serentak.
Bila Mendagri tidak membatalkan Pilkada serentak maka kami akan melakukan konsolidasi besar-besaran di Pusat maupun di sejumlah daerah dan mendesak Presiden untuk segera mencopot Tito Karnavian dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri. Sambungnya di depan Istana Merdeka.
Jakarta, 9 Juli 2020