Kalo seorang Ahmad Basarah adalah warga biasa sebut saja, pekerja kantoran atau wiraswasta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentu pernyataan Presiden RI Kedua Republik Indonesia (RI) Soeharto adalah guru Koruptor bisa dikatakan hal yang biasa saja.
Sebagaimana pernyataan yang bersangkutan di salah satu media online pada Selasa (4/12).
Namun, Ahmad Basarah bukanlah seseorang yang biasa dia adalah Wakil Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Yang merupakan lembaga tinggi negara. Dimana sebelumnya, lembaga ini masuk ke dalam lembaga tertinggi negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen.
"kedaulatan Tertinggi Berada di Tangan Rakyat dan Dijalankan Sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."
Tentu ini bukanlah sesuatu yang biasa, ini sudah luar biasa kelewat batas.
Bagaimana mungkin, seorang petinggi lembaga tinggi negara berbicara tanpa dasar yang kuat. Dan cenderung fitnah kepada pendahulunya.
Karena sampai hari ini, Haji Muhammad Soeharto dengan segala kontroversinya tidak pernah dinyatakan melakukan korupsi oleh pengadilan tingkat manapun. Sebagaimana korupsi masuk sebagai Kejahatan Luar Biasa itu sesuai dengan konvensi Internasional oleh negara.
Jangan kan disebut Guru Koruptor disebut sebagai Koruptor saja, Soeharto tidak bisa dibenarkan oleh orang yang mengaku sebagai orang terdidik.
Apalagi kalo kita baca putusan PK atas gugatan Negara terhadap Yayasan Supersemar. Negara hanya memberikan uang Rp300 miliar untuk beasiswa siswa cakap tak mampu. Sedangkan Yayasan memberikan sumbangan beasiswanya Rp800 miliar.
Sedangkan soal uang yang mengalir ke Tommy Soeharto dan beberapa perusahaan tertulis sebagai pinjaman. Jadi tidak benar Yayasan Supersemar yang dipimpin Soeharto melakukan penyalahgunaan uang negara.
Karena bisa saja, uang yang dipinjam Tommy Soeharto dan usaha-usaha lainnya adalah uang sumbangan para cukong yang dikasih kesempatan buat kaya dan diminta nyumbang untuk beasiswa anak bangsa.