Pokok Pokok Pemikiran Marx Weber dan HLA Hart

Pokok-Pokok Pemikiran Marx Weber dan HLA Hart

Max Weber

• Tindakan Sosial: Membedakan jenis-jenis tindakan manusia berdasarkan tujuan dan nilai.
• Rasionalisasi dan Birokrasi: Masyarakat modern semakin rasional dan birokratis, menjauh dari cara-cara tradisional.
• Etika Protestan: Etika kerja keras agama Protestan mendukung perkembangan kapitalisme di Barat.

H.L.A. Hart

• Positivisme Hukum: Hukum adalah sistem aturan yang terpisah dari moralitas.
• Aturan Primer dan Sekunder: Hukum terdiri dari aturan untuk mengatur perilaku (primer) dan aturan pengelolaan hukum (sekunder).
• Rule of Recognition: Aturan pengakuan menentukan validitas hukum dalam system

Pemikiran Marx Weber dan HLA Hart dalam masa sekarang

Max Weber

• Birokrasi Modern: Kritik Weber terhadap birokrasi sebagai "sangkar besi" yang kaku dan menghambat kreativitas masih relevan, terutama dalam organisasi besar dan pemerintah.
• Budaya Kerja: Pandangannya tentang etika kerja Protestan membantu menjelaskan budaya kerja keras dan kapitalisme modern.
• Media Sosial: Konsep tindakan sosial Weber digunakan untuk memahami motivasi di balik perilaku manusia di media sosial.

H.L.A. Hart

• Positivisme Hukum: Pendekatannya yang memisahkan hukum dari moralitas diterapkan untuk menjaga objektivitas sistem hukum.
• Rule of Recognition: Prinsip ini penting dalam hukum internasional dan hak asasi manusia untuk menetapkan aturan mendasar.
• Debat Moralitas dan Hukum: Pemikirannya tetap relevan dalam isu-isu kontroversial seperti hak LGBTQ+, aborsi, dan hukuman mati.

Analisis Perkembangan Hukum di Indonesia

Max Weber

1. Birokrasi Hukum:
2. 
   
   • Struktur Kaku: Sistem birokrasi di Indonesia sering kali lambat dan rumit, menciptakan hambatan dalam akses keadilan. Prosedur hukum yang panjang dan bertele-tele mencerminkan kritik Weber tentang birokrasi yang "kaku".
   • Formalitas: Penekanan pada prosedur hukum terkadang mengabaikan keadilan substansial, di mana penerapan hukum lebih mengedepankan formalisme daripada hasil yang adil.
3. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan:
4. 
   
   • Rentan Korupsi: Birokrasi hukum di Indonesia masih rentan terhadap praktik korupsi, yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Reformasi birokrasi terus dilakukan untuk meningkatkan integritas dan transparansi.

H.L.A. Hart

1. Positivisme Hukum:
2. 
   
   • Pemisahan Hukum dan Moralitas: Hukum di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh norma moral dan agama, berbeda dengan pandangan Hart yang memisahkan hukum dari moralitas. Contoh: RUU KUHP yang mencerminkan nilai-nilai moral dalam hukum.
3. Aturan Primer dan Sekunder:
4. 
   
   • Perkembangan Aturan: Indonesia sedang berupaya memperkuat mekanisme hukum, seperti peraturan sekunder yang berfungsi untuk mengawasi dan mengimplementasikan hukum primer. Misalnya, Mahkamah Konstitusi berperan dalam menilai konstitusionalitas undang-undang.
5. Rule of Recognition:
6. 
   
   • Dasar Hukum: Aturan pengakuan di Indonesia berasal dari UUD 1945, tetapi sering dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial, yang dapat mengubah interpretasi hukum.