Guru memegang peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kompetensi generasi penerus bangsa. Mereka adalah ujung tombak pendidikan yang bertanggung jawab untuk memastikan kualitas pembelajaran yang akan menjadi dasar bagi perkembangan generasi muda, yang pada gilirannya akan mempengaruhi masa depan negara. Sebagai pendidik, guru tidak hanya berperan dalam transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam membentuk karakter dan moralitas siswa. Hal ini menjadikan profesi guru sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Namun, seiring dengan peran yang begitu besar, para guru juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak sedikit. Salah satunya adalah perlindungan hukum yang masih belum memadai bagi mereka dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Berdasarkan data dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), hingga September 2024 tercatat lebih dari 36 kasus kekerasan terhadap guru di berbagai daerah. Kasus-kasus ini mencakup kekerasan fisik, ancaman, serta pelaporan hukum yang tidak proporsional. Data ini menunjukkan betapa rentannya posisi guru di lingkungan kerja mereka. Banyak guru yang tidak merasa aman dalam menjalankan tugas mendidik, karena khawatir dengan potensi ancaman atau tuntutan hukum yang tidak adil. Hal ini tentunya menjadi hambatan yang serius dalam menciptakan suasana belajar yang aman dan kondusif. Ketidakjelasan regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi guru juga memperburuk situasi ini. Banyak guru yang ragu untuk bertindak tegas dalam mendisiplinkan siswa, karena takut menghadapi konsekuensi hukum yang tidak sesuai.
Salah satu cara untuk menjawab tantangan ini adalah dengan memperkuat perlindungan hukum bagi para guru. Walaupun kenaikan gaji bagi guru memang penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, namun langkah ini saja tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh masalah yang mereka hadapi. Perlindungan hukum yang jelas, kuat, dan dapat diandalkan sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman bagi guru. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, guru tidak hanya terlindungi dari ancaman kekerasan fisik, tetapi juga dari potensi tuntutan hukum yang tidak adil. Perlindungan ini akan memberikan rasa aman yang memungkinkan guru untuk lebih fokus pada tugas utama mereka, yaitu mendidik. Mereka tidak lagi perlu khawatir terhadap tekanan hukum atau ancaman yang dapat mengganggu proses pengajaran.
Lala, seorang Mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, menekankan bahwa perlindungan hukum yang memadai sangat penting untuk meningkatkan semangat dan kreativitas guru dalam menjalankan tugas mereka. Memperkuat perlindungan hukum bagi guru dapat menjadi motivasi tambahan yang membuat para pendidik lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan ini tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga mendorong guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar tanpa rasa takut akan risiko hukum yang tidak adil. Pernyataan ini menegaskan bahwa rasa aman sangat penting dalam mendukung inovasi dalam pengajaran. Ketika guru merasa dilindungi, mereka dapat lebih bebas untuk berkreasi dalam metode pengajaran tanpa terhalang oleh ketakutan akan konsekuensi hukum.
Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, langkah nyata yang bisa diambil adalah dengan mendirikan lembaga independen yang khusus menangani pengaduan terkait perlindungan guru. Lembaga ini akan berfungsi sebagai mediator antara guru, siswa, dan orang tua dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan transparan. Keberadaan lembaga semacam ini sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada guru, karena mereka tahu ada pihak yang akan melindungi hak-hak mereka dan bertindak secara objektif jika terjadi perselisihan. Lembaga ini dapat membantu menyelesaikan masalah tanpa harus menambah ketegangan atau konflik, serta memberikan rasa keadilan yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.
Selain itu, edukasi hukum bagi guru juga sangat penting untuk dilakukan. Banyak guru yang tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan profesinya. Pemahaman yang terbatas ini sering kali mengarah pada kesalahpahaman yang bisa merugikan guru itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan tentang hukum perlu diberikan kepada para pendidik agar mereka tahu tindakan-tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan bisa melindungi diri mereka dalam situasi-situasi tertentu. Hal ini juga akan membantu guru dalam menghadapi tantangan hukum yang mungkin timbul, baik itu terkait dengan tindakan mereka dalam mendidik siswa maupun dalam menangani masalah yang terjadi di dalam kelas. Selain langkah-langkah internal yang melibatkan guru dan lembaga pendidikan, peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati profesi guru juga tidak kalah penting. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran ini adalah melalui kampanye publik yang mengedukasi masyarakat tentang peran guru dalam pembangunan bangsa dan pentingnya memberikan dukungan kepada mereka. Kampanye semacam ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran media, baik media cetak maupun digital, yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat, hingga institusi pendidikan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan dapat tercipta perubahan sikap yang lebih positif terhadap profesi guru, serta dukungan yang lebih besar terhadap perlindungan hukum bagi mereka. Pengalaman dari negara-negara seperti Finlandia dan Jepang dapat menjadi contoh yang baik bagi Indonesia dalam memperkuat perlindungan hukum bagi guru. Negara-negara tersebut memiliki regulasi yang jelas dan kuat terkait dengan perlindungan hukum bagi para pendidik, yang terbukti berdampak positif terhadap motivasi kerja guru. Survei UNESCO pada tahun 2023 menunjukkan bahwa di negara-negara tersebut, motivasi kerja guru meningkat hingga 25% berkat adanya perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum yang kuat tidak hanya membuat guru merasa dihormati dan didukung, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
Dengan demikian, perlindungan hukum bagi guru harus menjadi prioritas utama dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Perlindungan hukum yang jelas dan kuat akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi kesejahteraan guru, tetapi juga bagi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, selain meningkatkan gaji, langkah-langkah lain yang perlu diambil antara lain adalah pembentukan regulasi yang lebih jelas, pendirian lembaga independen untuk menangani pengaduan, edukasi hukum untuk guru, serta kampanye kesadaran publik yang melibatkan seluruh masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih aman dan kondusif bagi guru, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dan masa depan bangsa.
Penulis : Laela Zuhrotul A'yun
Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris - Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Dibimbing oleh : Mohammad Fatoni, M.Pd
Dosen Pendidikan Bahasa Inggris - Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H