Ah, lagi-lagi ini cerita klasik tentang nasib guru swasta yang tak ada habisnya. Hati saya miris saat mendengar tunjangan daerah untuk guru swasta lagi-lagi tertunda pembayarannya. Ini bukan cerita dari siapa-siapa. Ini cerita dialami sendiri oleh istri saya, seorang guru di sekolah swasta di daerah Tangsel. Ya, sudah sejak beberapa bulan yang lalu, istri saya diminta melengkapi berkas-berkas yang diperlukan guna pencairan dana tunjangan daerah untuk guru swasta. Bahkan, saat itu istri saya (dan guru-guru lainnya, tentunya) diberi janji (atau hanya untuk mendulang suara?) oleh salah satu calon bupati (sebelum pemilukada Tangsel) bahwa tunjangan daerah itu akan dicairkan sebelum tanggal 13 November. Tentu saja itu disisipi pesan, "Jangan lupa coblos no. ... pas pemilukada nanti, ya?" Yang saya herankan, bagaimana bisa pegawai di Kemdiknas yang sedang melakukan sosialisasi membawa pesan seperti itu? Entahlah, ada permainan apa sebenarnya di sana. Tapi itulah yang terjadi.
Dengan sedikit harapan, istri saya pun menunggu pencairan dana itu. Namun, sampai sekarang pun, kepastian kapan dana itu cair belum ada. "Jangan-jangan duit itu dah habis dipakai buat kampanye, ya?" Itulah celetukan istri saya. Sekadar menghibur hatinya, saya pun hanya bisa berkata, "Yang sabar ja, mungkin belum rezeki kita." Istri saya pun berucap, "Ya, gak bisa begitu mas. Dana itu kan dari pemerintah. Seharusnya sudah dicairkan dong. Daerah lain ja udah pada cair kok. Dana itu kan udah jadi hak kita sebagai guru swasta, kenapa pencairannya ditunda-tunda. Pakai pesen-pesen tertentu lagi." Saya pun hanya bisa terdiam memerhatikan wajah istri saya yang kesal.
Ya, begitulah nasib guru swasta. Gajinya minim, eh, mau dapat tunjangan daerah (yang tidak seberapa besarnya), susahnya minta ampun. Dan, yang bikin lebih kesal lagi, pemberian dana itu ditunggangi pihak-pihak yang ingin jadi penguasa. Ah, sudahlah istriku (dan juga guru swasta lain yang punya nasib sama), kalau sudah rezeki kita, nanti tunjangan itu juga gak akan kemana....