Dalam struktur pemerintahan dibawah kabupaten atau kota, Pemerintah Desa merupakan aktor penting dan eksekutor utama penyelenggaraan kebijakan di tingkat desa diantaranya dengan tersedianya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalamnya.
Pengetahuan Legal Drafting merupakan salah satu kompetensi dalam lingkup kompetensi teknis bagi lembaga di desa untuk memenuhi fungsi legislatif desa. Kebutuhan produk legal bagi desa sangat diperlukan yang pada saat ini desa telah memiliki otonomi dalam merancang peraturan desa, membahas dan menetapkan serta melakukan sosialisasi PerDes kepada masyarakat.
Hal ini juga didasarkan pada kebutuhan tersedianya peraturan desa sebagai respon dan amanat untuk mengakomodir kebijakan dari pusat, atau respon terhadap berbagai persoalan dalam lingkup desa yang membutuhkan diterbitkannya peraturan desa.
Sayangnya, masih diperlukannya peningkatan kapasitas pemerintah desa di Kabupaten Banyumas, terutama dalam hal yang berkaitan dengan administratif, kemudian kapasitas upaya menciptakan ruang partisipatif serta kapasitas dalam merespon, mengelola permasalahan dan kritik dari masyarakat.
Melalui program penelitian pengabdian masyarakat, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto Tahun 2022 berinisiatif melaksanakan "Pendampingan Kompetensi Legal Drafting Terhadap Aparatur Desa di Kabupaten Banyumas", yang proses kegiatan tersebut telah berlangsung mulai September 2022 hingga November 2022.
Dalam hal ini, pengabdi bekerjasama dengan Desa Bojongsari Kec. Kembaran, dan Desa Kedungwringin Kec. Patikraja Kab. Banyumas.
Menurut Sekretaris Desa Bojongsari, juga senada dengan ynag disampaikan Kades Kedungwringin, selama ini kompetensi administrasi desa yang didapatkan belum berfokus pada penyusunan peraturan desa atau kompetensi legal drafting, terutama peraturan dan produk hukum desa yang lebih detail seperti perjanjian sewa menyewa antara pihak desa dengan pihak lain.
Harapannya kegiatan ini selain sebagai sumbangsih keilmuan program studi Hukum Tata Negara, juga dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan hukum aparatur desa di Kabupaten.