Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kualitas Pendidikan yang rendah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tentang Indeks pembangunan manusia (IPM) dari tahun 2010 hingga 2016, Provinsi NTT selalu berada diperingkat di atas 30 dari 34 Provinsi di Indonesia, sering kali berada di posisi terakhir di atas Provinsi Papua dan Papua Barat.
Pendidikan yang mapan tentu dapat meningkatkan taraf hidup seseorang menuju kesejahteraan. Namun, meningkatkan kualitas pendidikan atau Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu daerah tidak semudah membalik telapak tangan. Diperlukan kerja keras dari semua pihak atau pemangku kepentingan yang ada. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohana Lisapaly, dalam validnews.com (15/8/2017), penilaian mutu pendidikan dilihat dari dua aspek: profesionalisme dan pedagogis, yang seharusnya menjadi bagian dari empat aspek uji kompetensi guru, selain perilaku dan sosial.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alo Min, dalam antara Kupang (2/4/2017) menyatakan bahwa tingkat partisipasi pendidikan masih sangat rendah, terlihat dari tingginya angka putus sekolah. Banyak sisiwa setara SMP yang lulus tiga tahun lalu tidak melanjutkan ke jenjang SMA atau sederajat.
Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menjadi sorotan karena rendahnya mutu pendidikan. Hal ini mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh provinsi ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengentaskan kemiskinan. Berikut terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan di NTT:
Pertama, Kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat perkembangan pendidikan di NTT. Dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, banyak keluarga di NTT yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal menjadi prioritas, sehingga pendidikan sering kali terabaikan. Selain itu, anak-anak dari keluarga miskin sering kali harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga mereka tidak bisa fokus atau bahkan melanjutkan pendidikan mereka.
Kedua, Sarana dan Prasarana. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi kendala besar. Banyak sekolah di NTT masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai, perpustakaan, dan laboratorium. Selain itu, akses teknologi informasi dan komunikasi masih sangat terbatas, sehingga siswa di NTT tidak bisa menikmati kemudahan yang sama dengan siswa di daerah lain yang lebih maju. Hal ini membuat proses belajar mengajar menjadi kurang optimal dan tidak menarik bagi mahasiswa.
Ketiga, Kualitas Guru. Kualitas guru juga menjadi faktor penting yang menjadi mutu pendidikan. Sayangnya, di NTT masih banyak guru yang belum memilki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Menurut Yohana Lisapaly, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, penilaian mutu pendidikan dilihat dari aspek profesionalisme dan pedagogis, yang seharusnya menjadi bagian dari uji kompetensi guru. Namun, banyak guru di NTT yang masih belum memenuhi standar tersebut, sehingga kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa menjadi kurang optimal.
Keempat, Tingkat Partisipasi Pendidikan. Tingkat partisipasi pendidikan di NTT juga masih sangat rendah. Banyak siswa setara SMP yang lulus tidak melanjutkan ke jenjang SMA atau sederajat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, kondisi ekonomi yang memaksa anak-anak untuk bekerja, serta kurangnya motivasi dan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar.
Dalam hal ini, untuk menetralisir tingkat pendidikan yang sangat menurun di NTT, terdapat beberapa solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan di NTT. Diantaranya ialah:
pertama, Peningkatan Anggaran Pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan untuk NTT agar dapat memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Dengan fasilitas yang lebih baik, proses belajar mengajar akan menajadi lebih efektif dan menarik bagi siswa. Selain itu, anggaran yang lebih besar juga dapat digunakan untuk memberikan pelatihan dan peningkatan potensi bagi para guru, sehingga mereka dapat memberikan pendidikan yang lebih berkualitas kepada siswa.