Episode Akhir "Mainan Politik" SBY dalam RUU Pemilukada

oleh Rio Ismail

Sidang paripurna DPR-RI yang sedang berlangsung saat ini makin menunjukkan bertapa memalukannya para anggota parlemen. Juga menggambarkan dengan jelas siapa saja politisi dan partai yang sengaja mengacak-acak hak-hak politik rakyat untuk menentukan secara langsung pemimpinnya di daerah. Presiden SBY/pemerintah adalah pihak yang mengajukan RUU Pilkada, dengan opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD alias pemilukada tidak langsung. Lalu kubu koalisi merah putih (KMP) yang kemudian "menggoreng" dan menjadikannya sebagai "bom waktu" untuk mengacak-acak tatanan demokrasi. Nyaris berujung pada keterbelahan sikap publik, bahkan telah memunculkan berbagai reaksi keras berbagai elemen publik.

Menghenrankan, SBY selaku Ketua Partai Demokrasi akhirnya mengatakan mendukung opsi pemilukada langsung beberapa hari silam (18/9/2014). Tapi selaku presiden, SBY tidak serta-merta memerintahkan Mendagri untuk mencabut kembali pengajuan RUU Pemilukada. Ia bahkan tidak memberikan perintah yang sama tegasnya kepada Fraksi Demokrat (FD) untuk mendukung habis-habisan opsi pemilukada langsung. Malam ini FD malah memilih walk out menjelang penentuan keputusan. Alasannya bahwa opsi tambahan "10 penyempurnaan" untuk sistem pemilukada langsung tidak mendapat dukungan. FD ternyata tak berani menyatakan secara tegas dan terbuka mendukung atau tidak mendukung sistem pemilukada langsung.

Sikap mendua SBY sebetulnya sudah bisa diprediksi dari sikapnya yang tidak memberikan perintah kepada Mendagri untuk menarik usulan RUU Pemilukada. Juga dari sikapnya yang tidak memberikan perintah tegas kepada FD di parlemen. Tapi sikap FD malam ini -- tentu dengan sepersetujuan SBY -- sempat memunculkan kegamanan di parlemen. Terkesan bahwa FD tidak yakin bahwa seluruh anggotanya cukup solid untuk melakukan voting dalam penetuan keputusan. Atau bisa juga tidak ingin bikin koalisi merah putih (KMP) "kehilangan muka" kalau kalah dalam voting. Namun hasil akhir ternyata dapat menunjukkan SBY/FD justru bertujuan "memberikan jalan" bagi kemenangan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung tanpa kehadiran fraksinya di parlemen. Posisi ini juga bisa disimpulkan bahwa SBY/FD memang "main mata" dengan kubu KMP, meski ada sejumlah anggota FD yang dibiarkan punya sikap berbeda pada saat voting.

Sejak FD walkout, langsung terbaca hasil akhir yang akan terjadi. Kubu KMP yang sudah tidak bisa menahan nafsunya untuk "menentukan" proses pemilukada di tangan segelintir anggota DPRD, tentu ssangat sumringah dengan situasi seperti itu. Hasilnya sudah seperti yang diduga, opsi pemilukada melalui DPRD pada akhirnya menang. SBY/FD akan mengatakan kepada kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH): "Kami tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Kami sudah berusaha tetapi gagal". SBY/FD juga akan mengatakan hal yang sama kepada kubu KMP, andai voting dimenangkan oleh kubu KIH. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa SBY dan FD berusaha cari aman dengan cara yang tidak elok bahkan culas dalam tradisi komunikasi politik. Dari sudut pandang sejarah, kita juga bisa menyebutkan bahwa SBY/FD jugalah yang akhirnya menghancurkan tradisi demokrasi langsung atau menghadang pertumbuhan hak politik rakyat dalam menentukan pemimpin.

Ada sejumlah orang yang malam ini sangat berbahagia mensyukuri keberhasilan kubu KMP mengangkangi hak-hak politik rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Mereka adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, Abu Rizal Bakri/Akbar Tanjung, Anis Matta/Fahri Hamzah, Surya Dharma Ali dan Hatta Radjasa. Tentu juga para mafia sumberdaya alam yang menyokong mereka dan akan mendapatkan keuntungan besar dalam pengusuran perizinan pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini banyak ditentukan oleh para bupati dan gubernur.

Anda semua tentu sudah sangat mafhum menentukan siapa saja yang harus dimintai pertanggungjawaban terhadap berbagai kebobrokan yang bakal terjadi dalam pemilukada setelah DPR-RI malam ini memutuskan memilih opsi pemilihan kepala daerah oleh DPR-RI atau oleh segelintir elit politik partai di parlemen. Jika Anda semua memutuskan untuk "memberikan hukuman setimpal" terhadap partai-partai dan politisi-politis busuk, pertunjukan di DPR-RI malam ini menunjukkan dengan jelas siapa mereka yang akan dihukum. Anda bisa menunjuk dengan jelas batang hidung para politisi bastaard, bahkan Anda sudah tahu persis sasaran yang tepat melemparkan telur busuk atau siapa yang harus dihujat pada saat aksi demo.

Saatnya memperluas perlawanan terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja membajak proses demokrasi.

Source: https://www.facebook.com/rio.ismail.54/posts/10204052212639262