KIP (Kartu Indonesia Pintar) Jokowi di bakal periode kedua nanti akan mengalami inovasi dan perubahan yang signifikan. Di mana dulu yang hanya menjangkau dari TK sampai tingkat SMA kini program tersebut akan masuk ke tingkat perguruan tinggi.
Seperti yang dilansir kompas.com (25/3/2019), Rhenald Khasali sangat mengapresiasi langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dan langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan memberikan program KIP Kartu Kuliah kepada banyak anak-anak bangsa, beliau berpesan supaya pemerintah jangan mengabaikan kondisi yang ada di sekolah ataupun perguruan tinggi swasta.
Mengutip data Kemenristekdikti, Rhenald menyebutkan pada tahun 2017 total ada 6,9 juta mahasiswa. Ada sekitar 68 persen atau 4,7 juta yang kuliah di perguruan tinggi swasta ( PTS). Sehingga apabila kualitas PTS tidak diperhatikan maka langkah untuk mengubah dan meningkatkan SDM Indonesia akan berjalan lambat. Oleh karena itu menurut beliau peningkatan kualitas pendidikan di PTS menjadi sangat penting sebab menentukan kualitas mayoritas sarjana di Indonesia.
Jika kita lihat kondisi PTS dan sekolah swasta Perguruan tinggi dan sekolah-sekolah swasta tidak pernah membebankan negara dalam soal pembiayaan. Namun belakangan agak terganggu menyusul kenaikan gaji guru sekolah negeri yang progresif sementara sekolah swasta harus membiayai sendiri.
Akibatnya sekolah swasta harus meningkatkan pendapatannya, atau kehilangan guru muda yang bagus-bagus. Keadaan keuangan banyak sekolah swasta yang melayani masyarakat berpendapatan rendah kini memang agak memperihatinkan.
Oleh karena itu, jika ingin meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan tantangan ke depan yang boleh dibilang tidak mudah, maka harapan beliau ke pemerintah kedepan memberikan kebijakan pendidikan yang berkeadilan.
Bukan hanya terus memperhatikan dan mengembangkan sekolah ataupun perguruan tinggi negeri, juga harus tetap memperhatikan bagaimana perguruan tinggi swasta ataupun sekolah-sekolah swasta. Serta anak-anak muda Indonesia yang turut belajar dan mengembangkan diri di dalamnya.
Memang tidak bisa menampik bahwa tidak sedikit juga sekolah atau perguruan tinggi swasta yang bahkan lebih berkualitas dari perguruan atau sekolah tinggi negeri sekalipun. Tapi jika kebijakan pemerintah pusat tidak berimbang untuk mensuplai dan monolong sekolah atau perguruan tinggi swasta, ketimpangannya akan jauh lebih terasa di daerah-daerah.
Seperti halnya gaji para guru honor yang ada di sekolah atau perguruan tinggi swasta yang tidak sedikit jumlahnya yang bahkan gajinya betul-betul jauh di bawah standar UMR (upah minimum regional). Maka dengan porsi terbanyak anak-anak bangsa ini yang bersekolah di sekolah swasta, apakah mungkin akan tertangani dengan baik jika gaji atau pendapatan mereka justru harus berpikir dua kali untuk bisa memenuhi kebutuhan dirinya atau keluarganya?
Maka sangat setuju dengan apa yang diungkapka oleh Bapak Rhenald Kasali, supaya fokus kepada dua institusi pendidikan yang ada di negara kita, yaitu negeri dan swasta.