Dalam ajang pilpres yang akan dihelat pada hari Rabu 17 April 2019 nanti, tentu saja harus ada pasangan calon (paslon) yang menang dan harus ada yang kalah. Tidak mungkin kedua-keduanya menang atau kedua-duanya kalah.
Selama pemungutan dan penghitungan suara belum selesai secara keseluruhan maka belum boleh dipastikan paslon mana yang "pasti menang" atau "pasti kalah". Karena jika demikian halnya tentu tak perlu lagi dilakukan pemungutan dan penghitungan suara. Itu hanya buang-buang waktu dan dana.
Memprediksi paslon yang berpeluang menang atau kalah oleh lembaga survei, itu sah-sah saja tetapi dengan catatan bahwa hasil survei bukanlah sebuah kepastian tetapi hanya sebatas prediksi. Artinya prediksi itu bisa saja benar tetapi bisa juga meleset.
Terkait pernyataan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andrie Rosiade bahwa "hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Prabowo-Sandi" (detik.com, 21/3/2019) maka hal tersebut adalah sebuah upaya membangun narasi logika sesat pikir bahwa Prabowo-Sandi sudah pasti menang.
BPN melalui Andrie Rosiade ingin menggiring opini publik bahwa Prabowo-Sandi hanya bisa dikalahkan oleh kecurangan yang mungkin sengaja dilakukan KPU atau aparat kepolisian.
Artinya pernyataan ini secara tidak langsung juga berusaha menggiring opini publik bahwa KPU dan aparat kepolisian sebagai wasit (kemungkinan besar) akan berlaku tidak netral dan berpihak kepada petahana.
Dengan Modus Ponens yang "menegaskan dengan menegaskan" dan Modus Tollens yang "menyangkal dengan menyangkal" atau "menyangkal konsekuen", Andrie Rosiade ingin membangun sebuah penerapan dari kebenaran umum bahwa jika sebuah pernyataan adalah benar, maka kontra positifnya juga benar. Sementara pernyataan yang dimaksud sesungguhnya bukanlah kebenaran umum.
Jika Premis 1 (P1) dan Premis 2 (P2) adalah seperti di bawah ini maka penarikan kesimpulannya menjadi seperti berikut:
P1 : Jika terjadi kecurangan maka Prabowo-Sandi kalah
P2 : Tidak terjadi kecurangan