MK menolak permohonan uji materi yang diajukan sejumlah pegawai KPK terhadap Hak Angket. Dengan putusan ini, MK menyatakan KPK bisa menjadi objek angket oleh DPR RI. Ini adalah kemenangan DPR RI yang ngotot ingin melemahkan dan jika mungkin membubarkan KPK. Ini adalah tonggak kemunduran pemberantasan korupsi di negeri ini.
Artikel ini saya tulis pada tanggal 7 Juni 2017 lalu di dalam Kapal Speed Fery Giammas, dalam perjalanan dari Pancur, Lingga Utara menuju Kota Tanjungpinang ibukota Provinsi Kepulauan Riau dan sudah dimuat dalam akun facebook saya atas nama : Rintar Ysecypyp Sipahutar Fog
[Analisis dari dalam fery Giammas (TIKUS VS PERANGKAP TIKUS)]
Siapa orang kuat di belakang hak angket DPR?
Sekarang saya tahu!!!
Lebih dari 90 persen rakyat Indonesia mulai gerah dengan ulah DPR RI yang tetap ngotot melakukan angket terhadap KPK mengenai kasus e-ktp. Kurang dari 10 persen lainnya yang tidak mau ambil pusing adalah keluarga, sanak saudara dan kroni sang dewan.
Paling tidak ada 2 tujuan utama mereka menjalankan misi ini. Tujuan jangka panjang tentu saja adalah untuk memperlemah KPK agar ke depan mereka bisq merajalela menjalankan hobby-nya, yaitu "korupsi".
Sementara tujuan jangka pendeknya adalah untuk "merampok" uang negara dengan "cara halal". Dengan alasan untuk menjalankan haknya yang "ajaib" ini, diperlukan dana lebih dari 3M sebagai Dana Pansus Pngket KPK, yang harus dikuras dari kas negara yang konon katanya diakui sebagai "uang rakyat".
Partai yang mengirimkan wakilnya di "perhelatan tercela" ini tentu saja namanya sudah "busuk". Sementara partai yang tidak mengirimkan wakilnya, apakah mereka niatnya tulus?
Sudah pasti tidak. Ini politik, bung! Ditengah sengitnya persaingan politik terkadang perlu mendorong partai lain untuk menggolkan misi "kita" sementara "kita" cuci tangan dan berkata: "Kami tak ikutan, kami di pihak rakyat menguatkan KPK. Lihat mereka yang ngotot, jangan pilih partai dan orang-orang mereka di pilkada maupun di pemilihan apa saja".
Pertanyaan khas seperti bung Karni Elias di ILC-nya adalah: "Siapakah orang kuat di belakang DPR RI sehingga mereka tetap ngotot melawan keinginan rakyat?"