#Mosi Tidak Percaya, Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin

-Edisi UU Cipta Kerja-

Tepat pada tanggal 20 Oktober kemarin genap satu tahun kepemimpinan Presiden Jokowi- Ma'ruf Amin, masyarakat masih dibayangi pandemi Covid-19 tanpa adanya kepastian peran pemerintah yang tegas. Salin bayang-bayang pandemi, perjalanan pada periode ke dua Presiden Jokowi ini juga diwarnai oleh #Mosi Tidak Percaya, kali ini dipicu oleh Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 

Nyatanya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tersebut di nilai kurang dalam melibatkan elemen masyarakat. Sedari Perancangan Undang-Undang Cipta Kerja pun sudah menuai kritik pedas dari masyarakat luas. Jadilah waktu itu tranding #Mosi Tidak Percaya di Twitter dan di beberapa platform media sosial. 

Mulai dari Mahasiswa, Buruh dan Tokoh Masyarakat ikut turun kejalan untuk menyerukan Aspirasi juga Protes terhadap ketidakadilan sikap pemerintah yang di rasa semakin hari semakin tidak berpihak kepada rakyat. Pemerintah hari ini seolah tidak menjadi peran sebagai wakil-wakil rakyat. Fatamorgana kepentingan inventarisasi negara menjadi jurus andalan pemerintah dalam menepis asumsi rakyat yang dipaksa paham dan mengerti tujuan pemerintah menciptakan kemaslahatan hari ini.

Dari sabang sampai marauke, kritik keras terhadap pengesahan UU Cipta Kerja. Puncaknya pada 20 Oktober aliansi Buruh bersama Mahasiswa, Pelajar turun ke Jakarta untuk meluapkan hak-hak nya agar di dengar oleh Presiden.

Satu tahun rezim Jokowi-Amin, kita dipertontonkan kenyataan dengan mata telanjang, hal tersebut dilontarkan lantang oleh Sekertaris Jendral Pimpinan Pusat Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO) Ihsan Kamil, ia berpendapat bahwa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin memang anti rakyat dan demokrasi.

"Pertama, hal ini dibuktikan dengan mereka tetap memaksakan omnibuslaw cipta kerja yang digadang-gadang akan mengundang investasi sebesar-besarnya dan menciptakan banyak lapangan kerja. Padahal lintasan sejarah pembangunan ekonomi politik di Indonesia telah membuktikan meskipun diguyur investasi yang besar, Indonesia tidak bisa lepas dari problematika pengangguran, dan problem sosial ekonomi masyarakat lainnya" ujar Kamil saat dikonfirmasi sesuai menyampaikan orasi di lingkungan Monumen Nasional, Selasa (20/10/2020).

Kamil juga menegaskan semakin besar investasi justru yang terjadi adalah ketidakpastiaan kerja karena sistem kerjanya kontrak atau outshorcing.

"Upahnya dibawah standar kualitas hidup, kerusakan lingkungan dimana-mana dan biaya pendidikan justru malah semakin mahal" tegasnya.

Kenyataan kedua, lanjut Kamil, ditengah-tengah situasi yang serba terbatas akibat krisis kesehatan (Covid-19-red) dan krisis ekonomi yang terus berlangsung, gerakan rakyat masih bisa menguatkan persatuan dan kesatuannya.