2014, Anambas Jadi Sentra Perikanan

ANAMBAS- Kabupaten Kepulauan Anambas akan menjadi sentra perikanan pada tahun 2014 mendatang. Hal ini menjadi target yang akan dicapai melalui visi misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bupati Anambas, T.Mukhtaruddin, kepada Media di ruang kerjanya, mengatakan, inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan daerah diharapkan mampu mendorong daerah untuk lebih berkepentingan dalam mengoptimalkan sektor tersebut. 

Selain itu, penyelarasan kemampuan SDM bidang Kelautan dan Perikanan diyakini mampu meningkatkan peran masyarakat lokal dalam berpartisipasi secara penuh melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah.

Dikatakan dia dalam rangka mengukur implementasi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, setidaknya terdapat beberapa variabel dapat dijadikan tolak ukur. 

Seperti misalnya, kontrubusi pendapatan daerah yang dihasilkan oleh Dinas Kelautan Perikanan Anambas, produktifitas dalam menghasilkan peraturan/kebijakan, dan kesempatan lapangan pekerjaan yang dihasilkan.

“Sejatinya Dinas Kelautan dan Perikanan harus mampu menuntaskan segala persoalan yang menghadang. Dan ini tidak semudah membalik telapak tangan, karena beragam persoalan yang cenderung bersifat lintas sektoral dan telah membudaya di masyarakat sehingga penanganannya perlu dilakukan secara terkoordinasi, kemitraan, aliansi, kolaborasi antar komponen serta dilakukan secara berkesinambungan,” ungkap Mukhtaruddin.

Lanjutnya, ia percaya bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi daerah yang sangat potensial maju dan menjadi penbicaraan hangat investor internasional. 

Ini mengingat potensi alam Anambas yang sangat elok, rapih dan menjadikan Anambas sebagai Brunai kedua.

Sementara Kadis Kelautan Perikanan Kepulauan Anambas, Zuhrin, menjelaskan, terobosan menuju sentra perdagangan Asia Tengara 2014, sangat terukur dan sistimatis dengan semboyan Daulat Dijunjung Marwah Negeri, dan membuatnya bersemangat dalam mencapai target.

Diungkapkan dia, hasil produksi ikan para nelayan tradisional yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun 2010, meningkat cukup drastis. 

Data yang ada menyebutkan bahwa jumlah produksi ikan tangkap mencapai 713,99 ton per bulan. 

Angka ini melejit dari tahun 2009 yang hanya 101.75 ton per bulan. 

Jika dihitung nominalnya, lanjut, Zukhrin, kenaikannya dari Rp 407 juta per bulan pada tahun 2009 menjadi Rp 2,4 Miliar per bulan di tahun 2010. 

Kenaikan produksi ikan ini, disebabkan beberapa faktor seperti tingkat keamanan laut yang semakin membaik sehingga praktik illegal fishing oleh nelayan asing semakin berkurang. 

Juga dampak kesuburan karang yang mulai pulih setelah berkurangnya praktik pengeboman ikan era 1990 an hingga adanya program pengadaan rumpun atau rumah ikan oleh Dinas Kelautan Perikanan (DKP) setempat. 

Tidak hanya produksi ikan tangkap, tambahnya, produksi ikan budidaya para nelayan dan petani di Anambas juga menunjukkan prestasi yang membanggakan. 

Jika di tahun 2009 produksi rata-ratanya hanya 10,80 ton per bulan dengan nominal Rp 972 juta per bulan maka tahun 2010 naik menjadi rata-rata 63,92 ton per bulan dengan nilai Rp 3,427 Miliar.

Mengenai jenis ikan hasil budidaya, jenis Ringau paling mendominasi, dengan 29,06 ton per bulan, disusul jenis Kerapu Macan 9,08 ton per bulan dan Kerapu Sunu 7,53 ton per bulan. 

Dan saat ini, pihaknya juga terus melakukan pembinaan untuk memunculkan petani-petani baru dalam melakukan budidaya ikan mengingat selain menguntungkan petani dan nelayan, kenaikan jumlah produksi ikan juga membawa berkah bagi pemerintah daerah karena mendapatkan retribusi perikanan. 

“Untuk retribusi nilainya lumayan besar. Hingga Agustus 2010 ini, retribusi perikanan yang masuk ke kas daerah mencapai Rp 200 juta, dengan target Rp 250 juta. Angka ini meningkat drastis dari periode yang sama tahun 2009 yang hanya Rp 40 juta saja,” tuturnya.

Zuhkrin juga mengungkapkan bahwa di tahun 2011, DKP Anambas akan membagi laut Anambas menjadi dua wilayah perikanan yakni perikanan budidaya dan perikanan tangkap. 

Ini dilakukan mengingat luas lautan yang mencapai 98 persen lebih sehingga sangat membutuhkan sistem pengelolaan yang benar dalam rangka menjaga dan melestarikan perikanan.