Membangun suatu sistem perekonomian yang kuat dan menyejahterkan rakyat merupakan impian semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat dari sebuah negara. Perekonomian yang mampu bersaing menjadi sebuah nilai tambah bagi kemajuan bangsa dihadapan bangsa lainnya. Sejak didirikannya negara ini, para pendiri telah memikirkan proyeksi ke depan tentang perkembangan perekonomian yang mampu menunjang dan memenuhi kebutuhan rakyat secara berkeadilan. konsep keadilan, kesejahteraan, kerakyatan dan musyawarah inilah yang kemudian dituangkan menjadi landasan prinsip ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia madani yang mandiri dengan mengangkat keunggulan potensi masing-masing wilayah di Indonesia.
Koperasi, merupakan salah satu konsep usaha bersama, yang berwatakan nilai sosial, dengan mengusung asas kekeluargaan sebagai bentuk gerakan ekonomi kerakyatan untuk dapat membangun kemandirian masyarakat yang benar-benar menyentuh esensi konsep “kemandirian”. Koperasi diharapkan mampu menjadi wadah demokrasi dan ekonomi dalam pendekatan kerakyatan. keberadaan koperasi sebagai usaha yang diharapkan mampu menyejahterakan rakyat tertuang dalam undang-undang nomor 12 tahun 1967 serta UU nomor 25 tahun 1992. Jika dilihat dari landasan hukum tahun terbentuknya kedua peraturan tersebut, maka dapat kita simpulkan, koperasi menjadi harapan pemerintah dalam membangun keunggulan sektor ekonomi berbasis kerakyatan yang telah sejak dulu diproyeksikan sejak bangsa ini didirikan.
Bentuk harapan lain untuk membangun perekonomian yang kuat adalah dengan adanya konsep Usaha Kecil Menengah atau yang sering disebut dengan UKM. konsep UKM menjadi kian nyaring terdengar saat ini, betapa tidak, ketika bangsa ini mengalami apa yang disebut dengan krisis global, pada kenyataannya sektor UKM tetap mampu berjalan dan justru relatif stabil. Hal inilah yang kemudian menjadi pertanyaan saat ini, mengapa UKM mampu bertahan dalam gempuran krisis global yang justru melanda sebagian negara maju di dunia?
Perlu kita ketahui bersama bahwa keberadaan UKM memegang peranan penting bagi perekonomian dalam negeri. Keberadaan UKM telah sebelumnya dilandaskan pada rencana pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 yaitu untuk memperkuat daya saing bangsa, adalah dengan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan masing-masing wilayah, tentunya dalam hal ini, bentuk aplikasi realistik yang paling dapat diharapkan adalah UKM karena mampu mengangkat keunggulan masing-masing wilayah di Indonesia. Selain itu, posisi UKM kian diteguhkan dan menjadi sektor sentral dalam membangun perekonomian dalam negeri karena munculnya Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2007 yang mengisyaratkan tentang percepatan sektor rill dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini membuktikan bahwa bangsa yang besar dalam hal perekonomiannya, ditunjang oleh semangat pembangunan ketahanan dan kemandirian ekonomi yang berbasis kerakyatanm, mampu menunjang kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan keadilan dan kekeluargaan.
Di Indonesia sendiri, pada tahun 2009 tercatat sebanyak 52 juta para pelaku UMKM yang tersebar di seluruh nusantara, ada semangat optimistik jika kita melihat penjelasan angka yang sebelumnya saya paparkan mengenai jumlah pelaku UMKM di Indonesia, hal ini jelas dikarenakan UMKM memegang peranan penting sebagai tombak harapan pemerintah dalam membangun pertumbuhan produk domestik bruto yang positif dan pengentasan masalah pengangguran yang dapat diatasi oleh sektor UMKM karena terbukti mampu menyerap tenaga kerja. Namun ada juga kekhawatiran yang ditimbulkan dan kian menjadi pusat perhatian baik masyarakat, pelaku KUKM dan pemerintah.
Menghadapi globalisasi dan arus teknologi yang tak dapat dibendung, saat ini tantangan terbesar dari dua konsep perekonomian yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini terletak pada tuntutan kompetensi global sehingga mampu bersaing dalam skala internasional yang lebih luas. kompetensi ini jelas menjadi hal yang mutlak diperlukan, betapa tidak, saat ini para pemimpin bangsa mulai membangun proyeksi konsep pasar bebas seperti WTO, AFTA, ASEAN Economic Community yang menuntut keunggulan dan kompetensi KUKM sehingga tetap menjadi andalan dalam membangun perekonomian dalam negeri.
UKM makin dituntut bergerak dinamis serta memiliki standar kompetensi global yang tinggi, namun persoalannya saat ini adalah bagaimana menggerakkan UKM dan koperasi menuju arah yang lebih global, hal ini tentunya perlu kita cermati lebih mendalam. setidaknya ada dua faktor yang dapat saya simpulkan dari kendala yang dihadapi oleh KUKM saat ini, kendala tersebut berasal dari internal maupun eksternal, kendala internal yang menghambat perkembangan KUKM saat ini adalah adanya kesadaran akan inovasi, motivasi dan pengembangan kompetensi diri para pelaku/sumber daya manusia dari KUKM sendiri. menghadapi tuntutan zaman yang semakin kompleks, diperlukan suatu inovasi agar produk usaha UKM tidak hanya berkembang di suatu wilayah, namun memiliki kualitas mutu untuk dapat bersaing secara nasional maupun global, hal yang tak kalah pentingnya adalah motivasi untuk dapat menerima inovasi itu sendiri, banyak para pelaku UKM yang cenderung mengabaikan hal ini, menerima inovasi dan memaksimalkannya sebagai bentuk dinamisasi mengikuti perkembangan zaman adalah perlu, tidak bisa tidak, hal ini tentunya ditunjang oleh kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh tenaga kerja UKM di Indonesia.
Faktor eksternal yang menurut saya menghambat perkembangan UKM di Indonesia adalah faktor teknis yang berasal dari ketersediaan sarana dan prasarana yang mumpuni untuk menunjang arus kerja sektor ini. Untuk memiliki kompetensi global, minimal, menurut hemat saya diperlukan suatu pendekatan global pula dalam menjalankan proses manajerial dari KUKM di Indonesia, hal ini dapat diperloleh dari penggunaan adopsi teknologi internet yang merupakan sebuah inovasi dalam pengembangan bisnis berskala global. ketersediaan jaringan serta fasilitas yang memadai untuk menunjang penggunaan adopsi teknologi pun masih menjadi tanda tanya sehingga pertumbuhan UKM dengan kompetensi global menjadi sedikit terhambat.
Solusi yang dapat ditawarkan menghadapi dua kendala internal dan eksternal yang telah saya sebutkan sebelumnya adalah dengan mengajak semua pihak untuk turut bergerak aktif sebagai sebuah gerakan pembangunan nasional yang benar-benar mengusung tema “kerakyatan”. Kanal komunikasi untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya adopsi teknologi bagi para penggiat KUKM menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang terpenting adalah bagaimana kita melihat kendala sebagai sebuah tantangan, sehingga keyakinan untuk terus menumbuhkan kesadaran akan kompetensi global yang harus dimiliki oleh segenap masyarakat. Dengan turut memberikan sumbangsih pemikiran, minimal merupakan wujud ungkapan terima kasih bagi para pelaku UKM di negeri ini, kenapa? jelas UKM telah memberikan sumbangan yang besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional, produk domestik bruto, nilai tambah nasional dan penyerapan tenaga kerja.
Pada akhirnya, kiranya kita dapat menyimpulkan, bahwa bangsa Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejahtera dan mampu bersaing dengan bangsa lainnya dengan semangat nasionalisme. Hal tersebut dituangkan dalam semangat proyeksi ekonomi yang berlandaskan kekeluargaan, kerakyatan, keadilan dan semangat membangun keunggulan masing-masing wilayah di bumi pertiwi ini melalui konsep koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Menghadapi tantangan yang datang dari banyak sudut, selayaknyalah kita bersama-sama mengkaji bagaimana mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa ini dalam membangun ekonomi kerakyatan. Kompetensi global merupakan ha yang tidak bisa tidak dimiliki oleh para pelaku usaha dalam negeri, memang masih banyak kendala, namun seyogyanya kendala dapat kita hadapi sebagai tantangan yang memotivasi kita untuk dapat bergerak optimis dan oportunistik. Terakhir, menurut pendapat saya pribadi, suatu perekonomian yang besar lahir dari masyarakat dan anak bangsa yang cinta akan bangsanya, mencintai budaya dan produk lokal sebagai bentuk penghargaan esensial bagi keberlangsungan negaranya.