Pendidikan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi adalah kebenaran aksiomatis dan diakui keberadaannya. Pendidikan tidak selalu dianggap sebagai konsumsi atau pembiayaan karena pendidikan merupakan investasi pengembangan sumber daya manusia, yang kontribusinya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Apa hubungan antara pendidikan dan ekonomi? Jawaban atas pertanyaan ini tidak dapat dipisahkan dari masalah pembangunan. Konsep pembangunan dalam ranah sosial ekonomi beragam tergantung konteks penggunaannya. Para ahli ekonomi mengembangkan teori pembangunan yang didasari pada kapasitas produksi tenaga manusia di dalam proses pembangunan, yang kemudian dikenal dengan istilah invesment in human capital (Schultz, 1961). Konsep ini pada dasarnya mengasumsikan bahwa manusia adalah bentuk modal atau modal seperti bentuk lain seperti mesin, teknologi, tanah, uang, bahan. Manusia dalam sebagai modal manusia tercermin dalam bentuk pengetahuan, ide, kreativitas, keterampilan produktivitas kerja. Berbeda dengan bentuk modal lain yang hanya berupa alat , modal manusia ini dapat diinvestasikan melalui berbagai bentuk investasi , seperti pendidikan formal/informal, pengalaman kesehatan atau gizi, bahkan migrasi.
Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor utama yang mendukung proses pembangunan adalah tingkat pendidikan masyarakat. Proses tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa cara yang paling efektif untuk mencapai pembangunan nasional suatu negara terletak pada peningkatan kapasitas rakyatnya, termasuk pendidikan. Teori human capital mengasumsikan bahwa pendidikan formal merupakan salah satu instrumen terpenting untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi (Schultz, 1961). Semakin tinggi pendidikan masyarakat, semakin tinggi produktivitas masyarakat.
Pendidikan tidak bisa lepas dari masalah ekonomi, baik secara tidak langsung maupun tidak. Berbagai kajian akademik dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahannya. Alhumami (2004), menyatakan pendidikanbukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi, melainkan juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendorong setiap warga negara untuk mandiri dalam berwirausaha secara adil dan sehat. Dengan kata lain, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, melalui produktivitas, dapat meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya merangsang pertumbuhan ekonomi.
Berinvestasi dalam pendidikan tidak hanya menguntungkan masyarakat tetapi juga komunitas bisnis dan publik. Keberhasilan pendidikan di semua tingkat tidak diragukan lagi akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan adalah sarana untuk memajukan dan mencapai sosial dan ekonomi, sedangkan kegagalan membangun pendidikan melahirkan berbagai masalah krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, serta welfare dependency yang mana menjadi sebuah beban sosial politik bagi pemerintah.
Para ekonom telah sepakat bahwa sumber daya manusia suatu bangsa dan bukan hanya modal fisik atau sumber daya adalah faktor yang paling menentukan untuk kecepatan karakter pembangunan sosial dan suatu bangsa. Proses tersebut memiliki setidaknya dua persyaratan utama; pertama, adanya sumber daya manusia yang secara kuantitatif dan kualitatif mampu mengolah dan memanfaatkan orang lain dalam proses pembangunan, dan kedua, adanya pihak yang mendukung transaksi barang dan jasa dalam proses pembangunan.
Interaksi antara keluaran pendidikan dan kebutuhan hampir selalu kurang. Salah satu alasannya adalah bahwa pendidikan dan pekerjaan merupakan entitas yang memiliki domain dan karakteristik yang berbeda. Perbedaan yang mencolok dan yang selalu menimbulkan ketimpangan adalah sifat pendidikan yang merupakan faktor demografi, bahwa lapangan kerja merupakan faktor ekonomi dan merupakan bagian dari tujuan pendidikan yang sebenarnya.
Faktor demografi, dalam arti bahwa pendidikan adalah satu untuk masyarakat secara setara dan di mana-mana, terkait dengan Indonesia, yang dibatasi oleh ukuran nusantara untuk menjamin pemerataan akses dan pemerataan. Faktor ekonomi mengacu pada pekerjaan yang menjadi pilihan dalam hal ini pekerja terdidik dan keterampilan. Ketika kesenjangan antara kebutuhan pendidikan dan melebar, mengancam produktivitas individu dan karena itu mempengaruhi pertumbuhan secara keseluruhan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki proyeksi tenaga kerja dan di daerah mana untuk mendukung pembangunan. Hal ini untuk mengurangi terjadinya kegagalan pasar pasar bebas bekerja atau gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien, sehingga terjadi keseimbangan atau keseimbangan antara permintaan dan biaya tenaga kerja.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H