Hukum merupakan batasan-batasan yang dibuat yang berisi peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar terciptanya keadilan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga dimaknai sebagai peraturan yang tertulis di peta tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan sanksi bagi setiap pelanggarnya.
Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan tersebut dapat terlindungi, maka dalam pelaksanaannya hukum dilaksanakan secara nyata. Hukum juga menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh Karena itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Indonesia menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental.
Ini dibuktikan dengan masih digunakannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan warisan hukum dari hukum Negara Belanda. Selain itu, Indonesia juga menganut sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum Islam. Untuk memastikan norma dalam hukum dapat ditegakkan dengan baik, maka perlu diperlukan penegakan hukum yang baik pula.
Penegakan hukum yang dimaksud adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan institusi negara mulai dari kebijakan, aplikasi, dan eksekusi serta menerapkan produk secara efektif pada tataran implementasinya. Faktor penyebab lemahnya penegakan hukum di ndonesia terjadi karena masalah terbesar dalam penegakan hukum terutama pada negara berkembang seperti Indonesia bukan berada dalam sistem hukum itu sendiri, melainkan kualitas sumber daya manusia dari penegak hukum itu sendiri.
Dengan demikian. Peran yang diemban oleh setiap para penegak hukum itu posisi yang strategis guna terlaksananya hukum yang adil. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar inilah yang digunakan sebagai panduan bagi penyelenggara negara guna mewujudkan penegakan hukum yang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh.
Seperti yang kita ketahui bahwa faktor penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah rendahnya tingkat moralitas aparat penegak hukum yang sudah menjadi tradisi turun menurun. Adanya judicial corruption dinilai dapat mempersulit penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktik korupsi, sehingga sulit untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Penegakan hukum yang baik hanya bisa diterapkan ketika lembaga-lembaga hukum bertindak sesuai dengan kewajiban yang menjadi tugas dalam bidangnya dan berpedoman pada etika profesi yang ada.
Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum di negara ini tidak terlepas dari adanya hubungan antara penegak hukum dengan masyarakat yang diaturnya. Kurangnya profesionalnya para penegak hukum kita mengakibatkan seluruh sistem yang ada akan terkena dampak negatifnya. Serta di sisi lain, masih maraknya politik uang di kalangan aparat penegak hukum menyebabkan lemahnya penegakan hukum di negara ini. Keadilan tidak akan pernah tercipta jika politik uang ini sendiri masih ada dan tetap berjalan dalam sistem pemerintahan dan sistem penegakan hukum.
Pihak yang bertanggung jawab dalam lemahnya penegakan hukum di Indonesia Hukum merupakan sebuah kesatuan sistem yang saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Sebelum disahkannya suatu hukum atau undang undang, hukum pada mulanya harus diuji dan diratifikasi oleh pemerintah, sebelum ditetapkan dan diterapkan kepada masyarakat sebagai undang-undang atau hukum positif yang berlaku. Ini dibuktikan dengan adanya sistem pemerintahan yang mutlak, yang tidak bisa lepas dari sistem negara dari suatu negara konstitusional.
Hal ini sejalan dengan sifat dari hukum yang mengikat dan tegas bagi pelanggarnya. Hukum suatu negara merupakan suatu aturan yang telah disahkan oleh undangundang, sehingga tercipta undang-undang. Yang sebelumnya sudah diperiksanya oleh legislatif yaitu DPR. Lalu, yang mengemban tanggung jawab dalam melaksanakannya penegakan hukum di Indonesia adalah semua warga negara, terutama pemerintah sebagai lembaga eksekutif serta Lembaga peradilan sebagai Lembaga yudikatif. Serta diwujudkannya supremasi hukum agar terlaksananya hukum yang adil dan transparan.
Penerapan penegakan hukum yang transparan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan yang diterapkan pemerintah terhadap partisipasi dan penerapan yang transparan, serta penerapan yang efisien. Informasi merupakan hak asasi setiap warga negara. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak atas informasi yang salah satunya terkait dengan proses kebijakan publik, penganggaran, monitoring dan evaluasi. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui seberapa baik kinerja pemerintah dan apakah ada harapan dan kepentingan publik.
Selain itu, masyarakat dapat diinformasikan tentang kesanggupan pemerintah dengan pelayanan publik untuk sikap terhadap kebijakan pemerintah. Keterbukaan publik merupakan salah satu bentuk transparansi yang mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.