Artikel ini untuk menanggapi kisruh quick count akibat pernyataan kemenangan prematur kubu Jokowi-JK yang menurut saya membuat situasi politik memasuki level berbahaya. Oleh karena itu bila artikel ini tidak ada perkembangan lain maka tulisan ini akan menjadi tulisan terakhir saya di Kompasiana yang sesungguhnya.
Dukungan resmi harian The Jakarta Post yang dikendalikan CSIS kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla membuktikan kebenaran analisa saya bahwa sosok misterius di belakang berbagai peristiwa yang melontarkan karir Jokowi dari Walikota Solo hingga menjadi capres dalam dua tahun, termasuk kedatangan agen CSIS bernama Agus Widjojo atas perintah Luhut Panjaitan yang belakangan ketiganya mendirikan usaha misterius tahun 2008 adalah CSIS, lembaga tanki pemikir (think tank) yang didirikan agen CIA bernama Pater Beek itu. Tentu saja dukungan purnawirawan jenderal klik Moerdani yang dekat dengan CSIS, antara lain Sutiyoso; Fachrul Razi; Ryamizard Ryacudu; Agum Gumelar; AM Hendropriyono; anak Theo Syafei (Andi Widjojanto); Agus Widjojo, Fahmi Idris; Luhut Binsar Panjaitan; Tyasno Sudarto; Soebagyo HS; Wiranto; TB Silalahi; TB Hasanuddin dll kepada pencapresan Jokowi-Jusuf Kalla semakin memperlihatkan kuatnya kendali CSIS mencengkram Jokowi.
Pemimpin CSIS adalah orang-orang yang telah berhasil memenangkan Perpera di Papua hingga masuk menjadi propinsi di Indonesia serta sukses memenangkan Golkar pada pemilu pertama di masa Orde Baru padahal kala itu masih banyak partai politik besar peninggalan Orde Lama. Jadi bisa dibilang mengolah strategi jitu guna memenangkan plebisit seperti pemilu memang keahlian CSIS yang pernah mereka gunakan untuk memenangkan Golkar selama puluhan tahun.
Tapi mengapa CSIS memilih Jokowi sebagai capres Indonesia? Apakah karena Jokowi pemimpin terbaik yang dimiliki negara ini? Dilihat dari Laporan Audit BPK terhadap Pengelolaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, Jokowi jelas adalah pemimpin yang sangat buruk sebab BPK menemukan dalam satu tahun pemerintahan Jokowi, aset Jakarta merosot dari Rp. 342trilyun menjadi Rp. 331trilyun; BPK juga menemukan ada 86 transaksi tidak wajar yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 1,54trilyun; kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp. 95,01miliar dan 3E (tidak efektif, tidak efisien dan tidak ekonomis) menyebabkan kerugian sebesar Rp. 23,13miliar. Selain itu banyak dari realisasi belanja APBD DKI Jakarta itu yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban.
Selanjutnya ICW menemukan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum tepat sasaran karena dari total 405ribu siswa penerima KJP tahun 2013, sedikitnya 19,4% bukan pihak yang berhak menerima bantuan atau salah sasaran. Permasalahan yang sama terjadi saat Jokowi menjabat Walikota Solo yang berdasarkan kesaksian Wahyu Nugroho, konsultan yang mengerjakan sistem Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS) bahwa terdapat kecurangan pada BPMKS karena siswa tidak mampu hanya berjumlah 65ribu orang, namun data yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Solo kepada dirinya ada 110ribu siswa, itupun banyak nama siswa ganda dan nama siswa fiktif, sehingga merugikan daerah sekitar Rp. 12,4miliar.
Temuan BPK di atas belum termasuk fakta bahwa salah satu buah kebijakan Jokowi selaku Gubernur DKI adalah dalam setahun utang luar negeri Pemprov DKI menumpuk untuk sekedar membiayai mega proyek pencitraan Jokowi yang hari ini semuanya mangkrak sebesar Rp. 75trilyun yang mana Rp. 35trilyun adalah untuk impor 656 unit Bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dari China yang karatan dan gampang rusak itu; dan proyek Mass Rapit Transit yang berutang kepada pemerintah Jepang, pembangunan monorel dan pengerukan 13 kali/sungai. Yang lebih parah Jokowi telah menetapkan Rencana Induk Metropolitan Priority Area (MPA) hingga 2020 dengan biaya 1,4trilyun yen atau Rp. 394trilyun dengan sumber utangan Japan International Cooperation Agency (JICA).
Selain itu selama debat capres berlangsung terlihat dari jawaban-jawaban Jokowi bahwa dia tidak menguasai masalah, asal bunyi, dan atas hal ini Hatta Taliwang, Direktur Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta menyimpulkan bahwa rakyat Indonesia telah disuguhkan calon pemimpin yang tidak kapabel memimpin Indonesia dan tertipu karena Jokowi tidak mempunyai kemampuan menjadi presiden. Contoh jawaban asal bunyi tersebut adalah berupa program andalan Jokowi untuk mengadakan drone yang hanya bisa dioperasikan dengan satelit sedangkan satu-satunya satelit Indonesia adalah milik Indosat yang dijual murah pada zaman Presiden Megawati sebesar Rp. 5trilyun padahal sekarang bernilai Rp. 100trilyun.
Majalah Time sendiri mengatakan bahwa Jokowi bukan pemimpin yang bagus-bagus amat http://time.com/105650/indonesias-obama-is-actually-nothing-of-the-sort/. Jadi sudah cukup jelas bahwa Jokowi sebenarnya bukan seorang pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang bijaksana dan tidak memiliki kecakapan atau kompetensi mengurus negara ini. Kalau demikian mengapa CSIS dan pemimpinnya Jusuf Wanandi memajukan Jokowi sebagai capres untuk memimpin negeri ini? George Junus Aditjondro, saudara seperguruan Wanandi bersaudara (Markus, Jusuf, Sofyan) di Kasebul dalam artikel berjudul: CSIS, Pater Beek SJ, Ali Moertopo dan LB Moerdani, memberi petunjuk kriteria orang yang digunakan oleh CSIS:
"[CSIS] memilih bukan orang terbagus yang ada untuk jadi kader, tapi orang-orang yang punya cacat atau kekurangan, (orang yang ketahuan korup, punya skandal, bekas pemberontak, mereka yang ingin kuasa, ingin jabatan, ingin kaya cepat, dan sebagainya). Orang-orang demikian mudah diatur..."
Benar, CSIS, Jusuf dan Sofyan Wanandi serta The Jakarta Post mendukung Jokowi bukan karena dia pemimpin terbaik negara ini, tapi justru karena Jokowi adalah manusia rakus jabatan dan rakus harta tapi tidak memiliki kemampuan yang memadai sehingga mudah dikendalikan oleh CSIS. Bagaimanapun filosofi CSIS yang terkenal adalah "Kuda boleh berganti, tapi jokinya harus tetap," yang berarti presiden boleh berganti namun pengendali mereka harus tetap yaitu CSIS. Singkatnya Jokowi adalah pemimpin boneka yaitu capres boneka CSIS, atau meminjam istilah CSIS sendiri, Jokowi adalah kuda tunggangan CSIS untuk menguasai Republik Indonesia.
Keberadaan CSIS menjelaskan alasan dana kampanye Jokowi yang seperti tidak ada habisnya sebab dia memperoleh dukungan ratusan cukong-cukong terkaya di negeri ini. Darimana datangnya keajaiban para cukong berbondong mendukung Jokowi yang tidak memiliki prestasi apapun dan tidak punya kemampuan itu? tentu saja hal tersebut berkat jasa Sofyan Wanandi yang adalah pemimpin para cukong Indonesia sejak masa Orde Baru sebab dia adalah juru bicara Yayasan Prasetya Mulya dan pada masa reformasi dia adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).