Saya tidak mengerti pola pikir pendukung Jokowi-Jusuf Kalla yang terus menjalankan rencana mereka memenangkan Jokowi-JK melalui pola pembentukan opini secara sistematis dengan tujuan mendelegitimasi keputusan KPU melalui beberapa quick count yang memenangkan Jokowi-JK sebagaimana dirilis beberapa lembaga survey seperti LSI, SMRC, Indikator, CSIS-Cyrus Network dan Polmark, padahal semua pemimpin lembaga survei tersebut secara terbuka sudah menyatakan mendukung Jokowi-JK. Segitu haus berkuasakah mereka sampai harus menghalalkan cara-cara curang seperti ini?
http://m.antaranews.com/berita/434407/denny-ja-dukung-jokowi-karena-ideologi
http://m.merdeka.com/politik/eep-saefulloh-mengaku-jadi-konsultan-jokowi-jk-tanpa-bayaran.html
Usaha mendelegitimasi keputusan KPU dan memaksa KPU mengeluarkan hasil mengikuti quick count dari lembaga survei bayaran Jokowi-JK tersebut bisa dilihat secara kasat mata, mulai dari pernyataan Jokowi-JK hanya bisa kalah oleh kecurangan; deklarasi kemenangan prematur oleh Megawati dan Jokowi; usaha memecah Koalisi Merah Putih dengan menawarkan bergabung ke koalisi Jokowi-JK yang "sudah menang pilpres"; memasang iklan kemenangan seperti di halaman 10 Jawa Pos: Burhanuddin Muhtadi berkata bahwa hasil KPU pasti salah apabila hasilnya berbeda dari quick count versi mereka; cover majalah Tempo yang menginsinuasi seolah Jokowi sudah terpilih sebagai presiden; pernyataan provokatif Ahmad Riyani, Koordinator ProJo Nasional dan Pemenangan Jawa Barat bahwa mereka menggalang massa di seluruh kota besar untuk mendesak KPU agar netral dengan tidak memenangkan Prabowo-Hatta dan mereka akan menentang keputusan KPU yang memenangkan Prabowo-Hatta; Boni Hargens juga mengeluarkan ancaman bahwa KPU akan "bermasalah" dengan rakyat bila hasil hitung KPU berbeda dengan hasil quick count yang memenangkan Jokowi-JK. Logika gila macam apa ini?
http://www.suaranews.com/2014/07/kebiasaan-ulah-si-banteng-tak-pernah.html?m=1
Sekarang para selebritis pendukung Jokowi-JK antara lain: Mira Lesmana, Happy Salma, Nina Tamam, Riri Riza dkk, menulis surat terbuka yang intinya meminta Prabowo membantu menurunkan ketegangan di masyarakat menjelang pengumuman resmi KPU tanggal 22 Juli 2014 dengan cara mengakui kekalahan berdasarkan quick count dan selanjutnya menunggu KPU mengesahkan hasil quick count yang telah memenangkan Jokowi-JK. Pernyataan di atas membuktikan bahwa terlepas retorika dari Jokowi-JK dan pendukungnya bahwa mereka pro demokrasi dan kuatir Prabowo-Hatta akan merusak demokrasi, tapi faktanya yang tidak menghormati dan tidak mengerti demokrasi adalah mereka sendiri.
Adapun komentar saya terhadap surat terbuka tersebut adalah: