[caption caption="Menpan-RB, Yuddy Chrisnandy (Dok: Kompas.com)"][/caption]Hari ini dunia politik tanah air dikagetkan atau dikejutkan dengan manuver ekstrem dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB), Yuddy Chrisnandy. Dikatakan ekstrem karena manuver yang dilakukan oleh Menteri Yuddy yang terbilang cukup berani sekaligus merupakan bentuk perampasan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden. Karena yang berhak untuk mengevaluasi kinerja Menteri adalah Presiden bukan Menteri.
Manuver ekstrem tersebut ialah dimana Menteri Yuddy mempublikasikan raport para menteri kabinet kerja dan menempatkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di peringkat kedua berdampingan dengan Kementrian Keuangan dan Kementrian Kelautan dan Perikanan yang mendapat nilai paling tinggi.
Manuver Menteri Yuddy pun langsung mendapat perhatian khusus dari publik lantaran dianggap sudah merampas kewenangan Presiden yang memang memiliki kewenangan untuk mengumumkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Menteri Yuddy mengklaim sudah mendapat instruksi langsung dari Ptesiden Jokowi. Tentunya manuver politik yang sangat ekstrem yang dilakukan oleh Menteri Yuddy ini akan berpotensi membuka kegaduhan politik di awal tahun 2016, Pasalnya Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memang salah satu Kementrian yang memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja Kementrian maupun lembaga negara namun tidak untuk dipublikasikan.
Penilaian terhadap kinerja Kementrian maupun lembaga sudah dilakukan sejak 2004 dan hasil penilaian tersebut biasanya langsung diserahkan langsung kepada Presiden, Namun baru kali ini penilaian tersebut diumukan kepada publik oleh Menteri yang notabene adalah anggota kabinet.
Menteri Yuddy menerangkan bahwa penilaian akuntabilitas ini diikuti 77 Kementrian atau lembaga. Ada 7 kategori yang dibagi yaitu nilai AA, A, BB, B, CC, CC, D. Penilaian terhadap akuntabilitas dari kabinet kerja dimulai awal 2015, dan ada beberapa indikator yang menjadi rujukan dalam penilaian mengenai akuntabilitas menteri yakni penerapan program kerja, dokumentasi, target tujuan, dan pencapaian organisasi.
Yang lebih menarik disini adalah Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dikomandoi Menteri Yuddy berada di posisi kedua dengan nilai BB. Dari sudut pandang politik manuver ekstrem yang dilakukan oleh Menteri Yuddy ini memang sangat menarik, apalagi manuver ini dilakukan ditengah-tengah isu reshuffle kabinet yang masih berhembus kencang dari internal partai pendukung pemerintah, PDIP.
Namun penilaian yang dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini sedikit mengherankan dimana menempatkan Kementian Pemuda dan Olahraga dengan nilai akuntabilitas paling rendah yakni 53,54. Dimana diketahui bahwa sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi memutuskan untuk membekukan organisasi sepakbola terbesar di Indonesia, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
Pembubaran tersebut adalah hal yang wajar dan hendaknya diapresiasi oleh Menteri Yuddy, karena perlu diketahui bahwa selama ini kinerja Kementrian Pemuda dan Olahraga sebelum Imam Nahrawi menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga sangatlah mengecewakan dimana aksi pengaturan skor hingg judi bola pun dibiarkan begitu saja, termasuk pula aksi mafia bola yang terkesan dilindung oleh rezim-rezim sebelumnya berhasil dibubarkan oleh Imam Nahwari yang mendapat dukungan penuh dari Presiden Jokowi.
Pembubaran PSSI adalah sebuah keniscayaan karena selama ini tak ada prestasi sepakbola yang membanggakan dari tim nasional Indonesia tersebut, terlebih lagi aksi permainan mafia bola juga hanya membuat sepakbola Indonesia makin tak memiliki daya saing di level Internasional. Buruknya pengelolaan manajemen PSSI selama ini tak lain disebabkan oleh ketidakmampuan para petinggi PSSI dalam mengelola keuangan mereka sehingga tak heran jika mencuat isu ada mafia yang membelenggu sepakbola Indonesia, sehingga PSSI sama sekali bia dibilang sebagai tim yang miskin preasti selama organisasi sepakbola terbesar tersebut berdiri.
Keputusan Menteri Yuddy yang membocorkan nama-nama Kementrian yang mendapat nilai paling rendah adalah sangat tendensius karena pengumuman nama-nama Menteri yang bernilai redah tersebut secara tidak langsung merupakan bagian dari mendikte Presiden Jokowi agar segera melakukan reshuffle kabinet sekaligus menyerang terhadap menteri-menteri tertentu. Dan jika mau jujur dan sangat transparan tentunya masih banyak kinerja Kementrian yang nilainya lebih rendah dari Kementrian Pemudan dan Olahraga. Sebut saja Kementrian Kesehatan, Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.