Habis BG Terbitlah BW?

Opsi pembatalan pelantikan Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri nampaknya akan dipilih Presiden Jokowi. Paling tidak rencana ini telah dikonfirmasi Buya Syafii Maarif yang langsung dikabari Jokowi. Kabar ini sepintas memuaskan publik, namun semua tergantung alternatif penggantinya.

Nama yang beredar kuat akan dicalonkan Jokowi menjadi Tri Brata 1 (sebutan Kapolri di kalangan internal) kini tinggal Komjen Dwi Priyatno, Komjen Putut Bayu Seno, Komjen Badrodin Haiti, dan Komjen Budi Waseso (BW). Nama BW muncul belakangan namun justru disinyalir menjadi kandidat paling kuat. Sinyal BW akan menggantikan pencalonan BG antara lain penaikan pangkat BW menjadi Jenderal Bintang Tiga serta kehadirannya ke Istana Negara beberapa hari lalu.

Sepak terjang BW sudah lama menjadi sorotan publik. Alumnus Akpol tahun 1985 ini pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Propam Polda Jawa Tengah tahun 2009. Nama BW mencuat karena menindak Kapolres Tegal AKBP Agustin Hardiyanto karena diduga melakukan korupsi. BW pernah menangkap seniornya, eks Kabareskrim Susno Duadji tahun 2010. Kala itu jabatannya Kepala Pusat Pengamanan Internal Mabes Polri. Setelah itu sebagai Kapolda Gorontalo pada tahun 2012 memecat Norman Kamaru dari Kesatuan Brimob.

Aksi kontroversi ditunjukkan BW belakangan saat menjabat Kabareskrim. BW pernah menyebut ada pengkhianat di kepolisian yang membocorkan data dan bukti rekening gendut BG. Selanjutnya menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto yang menimbulkan konflik berkepanjangan hingga kini.

Kandidasi BW menggantikan BG jelas bukan merupakan berita baik bagi reformasi dan masa depan Polri. Sejak awal BW dikenal dekat hingga membela BG kala ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Kabar burung bahkan menyebutkan BW dan BG akan menjalin hubungan besanan.

Pemunculan BW sebagai kandidat Kapolri ditengarai menjadi jalan tengah dari pihak BG. BG sejak awal ngotot tidak mau mengundurkan diri dari pencalonan. Sebagai konsekuensi atas pembatalannya, maka sangat logis kubunya mencalonkan kandidat yang aman dan sekubu. Hal ini jika terjadi, maka menjadi bom waktu bagi kinerja buruk Polri. BG masih berpotensi memegang kendali terhadap BW. Tradisi kubu-kubuan juga justru akan semakin meruncing. Kubu lain dipastikan akan memberikan resistensi dan perlawanan internal.

Presiden Jokowi mesti lebih ekstra hati-hati dalam menetapkan pengganti pencalonan BG. Pencalonan BG penting dijadikan pembelajaran. Jika BG digantikan BW, maka berpotensi diibaratkan keluar mulut singa masuk mulut buaya. Beberapa hal penting dipertimbangkan Jokowi untuk menimbang pencalonan agar cepat dan tepat.

Pertama, Jokowi penting mendengar aspirasi publik, Pertimbangan komprehensif juga penting di dengar melalui Kompolnas, Wantimpres, Tim Independen, dan elemen lainnya.

Kedua, Jokowi penting menunjukkan keberanian dan ketegasannya keluar dari tekanan politik. Pencalonan Kapolri adalah hak prerogatifnya. Kesan sebagai boneka dan petugas partai mesti dilawan dengan pembuktian. Jokowi sebagai presiden mesti keluar dari bayang-bayang Megawati dan intervensi koalisi.

Ketiga, Jokowi penting mengoptimalkan masukan KPK dan PPATK. Hal ini meskipun bukan keharusan, tetapi demi kehati-hatian menjadi sangat dibutuhkan. Kasus BG dapat menjadi evaluasi pembelajaran.

Penaikan pangkat BW dan pencalonannya sebagai Kapolri adalah kewajaran dan menjadi haknya. Kuncinya dilakukan melalui proses yang normal dan dijamin bersih. Selain kepentingan publik, Jokowi penting mempertimbangkan soliditas Polri. Bola sepenuhnya di tangan Jokowi. Semoga keputusanya adalah terbaik bagi Indonesia.